Selasa, 2 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
737

FSPS Cirebon Serukan RUU Cipta Kerja Tanpa Klaster Ketenagakerjaan

Cirebon, BuruhOnline.com – Dianggap akan menghilangkan sebagian pengaturan hubungan kerja, pengupahan dan besaran uang kompensasi pesangon, ratusan buruh Cirebon yang menghadiri sosialisasi akbar Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), Minggu (8/3/2020), meminta Pemerintah untuk menghilangkan klaster ketenagakerjaan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Menurut juru bicara FSPS Cirebon, Ariyanto, pihaknya menengarai adanya pengurangan hak-hak Pekerja dalam RUU Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah Pekerja harus dibayar apabila menjalankan ijin khusus, seperti mengkhitankan anak, menikah, hingga ada anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia.

Meski aturan tersebut masih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, tetapi ia khawatir Pemerintah akan mengubahnya dikemudian hari. Bahkan ia menuding sebagian pihak, yang sejak lama ingin merevisi undang-undang ketenagakerjaan, dengan memanfaatkan adanya program omnibus law yang diajukan oleh Pemerintah. “Kami dari FSPS Kabupaten Cirebon menyatakan sikap terkait RUU Cipta Kerja, keluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja,” ujar Ari.

Tak hanya itu, pasal kontroversi lainnya yang berkaitan dengan syarat hubungan kerja waktu tertentu (kontrak), juga menjadi permasalahan yang tak kalah penting di Cirebon. Dikatakan Ari, pihaknya selama ini masih harus berjuang hingga demonstrasi ke Pengawas Ketenagakerjaan.

Hal itu ia lakukan, lantaran Pegawai pengawas tak kunjung memberikan hasil pemeriksaan yang dilakukannya di Perusahaan, yang diduga melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. “Sebenarnya ada yang lebih penting dari permasalahan di RUU Omnibus Law yang sekarang merebak. Yaitu permasalahan Nota Pemeriksaan Khusus yang sudah ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi)-nya. Permasalahannya, Nota Pemeriksaan Khusus itu sangat susah melakukan pengesahan di pengadilan,” tandas Ari.

Ditambahkannya, pengesahan Nota Pemeriksaan Khusus di pengadilan negeri menjadi wewenang Kepala Disnaker. Kewenangan tersebut, enggan dijalankan karena dianggap belum ada petunjuk pelaksana dari Mahkamah Agung (MA). Padahal, sambung Ari, pengesahan Nota Pemeriksaan Khusus yang memuat perubahan hubungan kerja kontrak menjadi pekerja tetap tersebut, sangat penting bagi Pekerja untuk diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of