Sabtu, 6 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
941

MA Kabulkan Judicial Review, Iuran BPJS Pekerja Tetap Naik, Kenapa?

Ilustrasi. (foto: BMH)

Jakarta, BuruhOnline.com – Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, yang didaftarkan oleh Tony Richard Samosir selaku Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah pada tanggal 2 Januari 2020 lalu. Permohonan yang diregisterasi dengan Perkara Nomor 7 P/HUM/2020 itu, diputus oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Agung Yosran, Yodi Martono Wahyunadi dan Supandi pada 27 Februari 2020.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 75/2019, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, terang Andi Samson Nganro selaku Juru Bicara MA, Senin (9/3/2020) lalu, di Jakarta.

Besaran kenaikan iuran dalam Pasal 34 ayat (1) Perpres 75/2019, adalah antara sebesar Rp42 ribu sampai dengan Rp160 ribu perbulan. Kenaikan tersebut, diberlakukan oleh Pemerintah terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020. Dengan adanya putusan MA, maka iuran BPJS Kesehatan tetap sebesar Rp25 ribu hingga Rp80 ribu perbulan.

Namun demikian, putusan MA itu, hanya ditujukan kepada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), sesuai dengan bunyi Pasal 34 ayat (1) Perpres 75/2019. Sehingga iuran BPJS Kesehatan yang berasal dari Pekerja Penerima Upah yaitu pekerja/buruh, tetap mengalami kenaikan. Karena ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perpres 75/2019, yang mengatur batas maksimal upah Pekerja yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran, tidak dibatalkan MA.

Sebab, peserta yang berasal dari Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja, besaran iurannya sebesar 1% dibayar Pekerja dan 4% dibayar pemberi kerja dari upah sebulan dengan batas maksimal upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran sebesar Rp12 juta perbulan. Dengan adanya penyesuaian besaran upah minimum setiap tahun, maka besaran iuran BPJS Kesehatan, yang dibayar oleh Pekerja akan terkoreksi dengan sendirinya.

Misal di Jakarta, upah minimum yang berlaku pada tahun 2019 lalu adalah sebesar Rp3,9 juta sebulan, sehingga besaran iuran BPJS Kesehatan yang harus dibayar Pekerja adalah Rp39 ribu perbulan dan yang dibayar Pemberi Kerja sebesar Rp156 ribu perbulan.

Dengan adanya penyesuaian upah minimum di tahun 2020 sebesar Rp4,2 juta sebulan, maka iuran BPJS Kesehatan bagi Pekerja naik menjadi Rp42 ribu perbulan dan yang dibayar Pemberi Kerja sebesar Rp168 ribu perbulan.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of