Sabtu, 6 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
444

Meski Mengaku Tutup, Perusahaan Belum Beri Pesangon Sesuai Undang-Undang

Jakarta, BuruhOnline.com – Dikatakan Bernandus selaku kuasa hukum Tri Rahayuningsih, alasan PT. Prima Kwarta Niaga tidak lagi mempekerjakan dirinya sebagai Supervisor Finance, karena Perusahaan tutup dan tidak lagi beroperasi sejak tahun 2018. Namun menurut Bernandus, pemberhentian karena tutup haruslah disertai dengan pembayaran uang pesangon sesuai undang-undang kepada Rahayu, yang telah bekerja selama hampir 3 tahun itu.

Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bernandus mengaku telah berupaya menyelesaikannya melalui pemerantaraan mediator di Dinas Tenaga Kerja. Namun ditambahkannya, upaya tersebut gagal karena PT. Prima Kwarta Niaga tidak pernah hadir. “Jadi pas mediasi itu, Perusahaan tidak pernah hadir,” ujar Bernandus, Rabu (4/3/2020).

Dalam anjurannya, Disnaker menyarankan agar Perusahaan memberikan Rahayu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Selain itu, Disnaker juga menetapkan besaran upah Rahayu selama tidak dipekerjakan selama 4 bulan, yang seluruhnya berjumlah Rp124 juta.

Menurutnya, Rahayu hanya meminta uang pesangonnya, apabila tidak lagi dikehendaki bekerja oleh Perusahaan karena tidak lagi beroperasi. “Sebenarnya kasus ini berawal dari Perusahaan tersebut mem-PHK secara sepihak klien (kami), tanpa diberikan uang kompensasi pesangon (sesuai aturan),” tutur Bernandus usai menghadiri persidangan yang beragendakan pemeriksaan identitas para pihak.

Surat gugatan yang didaftarkan Rahayu pada 14 Februari lalu itu, meminta agar Majelis Hakim menetapkan besaran kekurangan uang pesangon yang hanya baru dibayarkan oleh PT. Prima Kwarta Niaga sebesar Rp32 juta melalui transfer. Tak hanya kekurangan pesangon, Rahayu juga menuntut agar Perusahaan dibebankan uang paksa, apabila tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of