Sabtu, 28 Maret 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
152

Nominal Penyesuaian Upah Seratus Ribu Rupiah, Buruh Mengaku Kecewa

Bandung, BuruhOnline.com – Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, hanya menghukum PT. Koyorad Jaya Indonesia untuk membayar penyesuaian upah dari Januari sampai Desember tahun 2019 kepada Pekerjanya, hanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan tanpa kecuali. Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Hakim Suwanto, gugatan yang diajukan oleh Perusahaan sejak 29 Nopember 2019 lalu itu, dikabulkan sebagian.

PT. Koyorad Jaya Indonesia mengaku sedang mengalami kerugian, sehingga hanya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan upah sebesar seratus ribu rupiah. Deni Setiawan selaku kuasa hukum dari Pekerja yang tergabung dengan Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (SP LEM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) itu, seharusnya Perusahaan melakukan langkah-langkah efisiensi jika mendalilkan dirinya sedang rugi.

“Kalau Perusahaan rugi, seharusnya melakukan langkah-langkah efisiensi,” tutur Deni, Rabu (18/3/2020). Alasan tersebut, bertolak belakang dengan kondisi produksi dan tambahan waktu kerja yang diberlakukan oleh PT. Koyorad Jaya Indonesia.

Hal itu dibenarkan oleh Yosep Ubaama Kolin yang merupakan pengurus SP LEM SPSI. Ia menegaskan, penyesuaian besaran upah telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang mengakomodir perhitungan besaran upah dengan mendasarkan pada masa kerja dan prestasi kerja. “Hal ini-pun tadi tidak sama sekali menjadi pertimbangan Hakim di dalam memutus perkara ini,” ujar Yosep.

Menurutnya, Perusahaan dalam melakukan penyesuaian upah sejak tahun 2016, mengalami permasalahan. Padahal telah ada PKB yang mengatur mekanisme penyesuaian upah. “Jadi sebelum tahun 2015, semua kenaikan upah selalu menggunakan PKB sebagai pijakan. Semenjak 2016, sampai dengan saat ini untuk kenaikan upah tahun 2019, kenaikan upah selalu mengalami kendala-kendala,” tambah Yosep.

Dikatakan Deni, meski pihaknya kecewa tetapi akan kembali mempelajari perkara yang termasuk dalam kualifikasi perselisihan kepentingan, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhitung sejak dibacakan, dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh Pekerja.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of