Sabtu, 28 Maret 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
274

Pekerja Ragukan Hasil Audit Keuangan, Rugi Atau Akal-Akalan?

Bandung, BuruhOnline.com – Hubungan kerja antara Dede Hilman dan kawan-kawan (48 orang) dengan PT. Danbi International, dinyatakan putus oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (18/3/2020). Amar putusan yang dibacakan oleh Hakim Suwanto itu, juga menetapkan besaran uang kompensasi pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan hukumnya, pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang membuktikan Perusahaan sedang mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahun berturut-turut. “Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh Perusahaan pada proses pembuktian, sepertinya memang menjadi salah satu pertimbangan Hakim. Dan pada akhirnya, PHK!,” tutur Indra Kurniawan selaku kuasa hukum Dede dan kawan-kawan.

Dikatakan Indra yang juga sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Garut, pihaknya menghormati putusan pengadilan. Namun ia mengkhawatirkan adanya upaya mengelabui dari Perusahaan, dalam memutuskan hubungan kerja karena merugi. “Kami sebenarnya tidak punya ruang untuk membuktikan, apakah kerugian itu benar adanya. Karena secara fakta, dari sisi saksi-saksi kami sudah menyampaikan bahwa dalam proses tahun 2017 sampai 2019, meskipun Perusahaan dalam kondisi menyatakan dirinya rugi, tetapi rekruitmen itu masih tetap berjalan,” ujar Indra.

Modus pemutusan hubungan kerja dengan alasan merugi, kerap digunakan oleh Perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan pemberian uang pesangon semurah-murahnya. Demikian dikatakan oleh Muhammad Hafidz, Praktisi Hukum Ketenagakerjaan & Konstitusi. Ia mengatakan, ada beberapa kasus yang serupa dengan Dede Hilman dan kawan-kawan. Sebab, akuntan publik yang ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan, dipilih secara sepihak oleh Perusahaan.

Selain itu, lanjutnya, frasa “perusahaan tutup” dalam Pasal 164 Undang-undang Ketenagakerjaan, dapat digunakan hanya untuk memutuskan hubungan kerja dengan Pekerjanya. “Setelah semua diberhentikan dengan pengumuman tutup merugi, ada hasil auditnya, terus minggu besok buka lagi, rekrut lagi, produksi lagi,” tukasnya. Menurut Hafidz, perusahaan tutup itu harus dilakukan dengan mekanisme likuidasi sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas. “Tutup ya harus dilikuid, jadi tutupnya bukan akal-akalan. Tutup beneran,” tandasnya.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of