Rabu, 27 Mei 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
3.788

Produsen Es Krim AICE, Diantara Gizi, Air Ketuban & Sikap Dingin Perusahaan

Bekasi, BuruhOnline.com – PT. Alpen Food Industry tak bergeming. Sikap dinginnya seolah menantang para Pekerja yang telah mogok kerja selama sebulan itu, meskipun dengan tuntutan perbaikan kesejahteraan dan peningkatan kesehatan yang diduga telah dikesampingkan oleh produsen es krim ‘Aice’. Bahkan rekomendasi dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, menyebut adanya dugaan pelanggaran hak buruh perempuan yang harus segera diusut oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Barat.

Sebut saja, Dini Yulianti yang sedang mengandung untuk kedua kalinya, mengeluhkan kurangnya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Meski adanya pemindahan bagian kerja, tetapi menurut Dini, Perusahaan minim pemenuhan gizi bagi diri dan kandungannya. “Gizi buat ibu hamil nggak ada. Terus kayak misalkan pemeriksaan dari rumah sakit atau dari kliniknya-pun gak ada,” tutur Dini, Senin (23/3/2020).

Pada kehamilan pertamanya, Dini yang bekerja sejak 9 Mei 2016 itu, mengalami gugur kandungan dan akhirnya harus menjalani kuretase (pengangkatan isi rahim). “Habis sampai rumah sakit ditinggalin. Padahal yang nganternya itu orang office-nya langsung tapi ditinggalin. Biaya apapun ditanggung sendiri, nggak mereka yang tanggung,” ujar Dini yang menceritakan saat dirinya mengalami keguguran pertama kalinya setelah keluar dari toilet Perusahaan.

Selain Dini, Arlini Aprilia yang tetap dipekerjakan pada usia kandungan yang mendekati melahirkan, akhirnya kehilangan anaknya. “Pembukaan ketiga, anak saya sudah tidak bernyawa dan harus sesar,” katanya. Menurut dokter, penyebabnya adalah pengapuran dengan air ketuban yang sudah berwarna hijau. “Dari umur tujuh bulan, delapan itu, air ketubannya udah rembes,” tambah Arlini. Bahkan setelah ia kembali bekerja, Perusahaan menempatkan dirinya pada pekerjaan dengan posisi berdiri, sehingga jahitan operasi sesar mengeluarkan nanah.

Ditambahkan Fajar Junianto selaku salah seorang Pengurus Serikat Buruh Gerakan Buruh Bumi Indonesia, Perusahaan juga menurunkan besaran penyesuaian upah yang semula menerapkan sektoral menjadi upah minimum non sektor. Fajar mengaku, pihaknya telah memberikan rumusan penyesuaian upah yang didasarkan pada golongan, jabatan, pendidikan, penilaian kinerja dan masa kerja. Ditegaskannya, rumusan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017.

“Ia menolak juga, disitu rumusannya,” ujar Fajar. Padahal ia telah meminta untuk menyepakati rumusan upah. Namun, PT. Alpen Food Industry selalu keberatan menggunakan rumusan yang telah ditetapkan oleh Permenaker. “Tetapi dari pihak Perusahaan selalu keberatan. Dia mengacunya di nominal,” tandasnya.

Fajar menegaskan, alasannya meminta agar Perusahaan menerapkan rumusan Permenaker dalam penetapan besaran upah, agar Pekerja yang bermasa kerja dan belum memiliki masa kerja, memiliki perbedaan besaran upah. Sehingga, besaran upah tergantung pada golongan, jabatan, pendidikan, penilaian kinerja dan masa kerja Pekerja.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of