Sabtu, 6 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
327

Saksi: Mereka Belum Diakui Sebagai Serikat Pekerja

Jakarta, BuruhOnline.com – Gelaran sidang lanjutan antara Sahrudin dan kawan-kawan melawan PT. Prima Indah Lestari, tengah memasuki tahap mendengarkan keterangan saksi dari pihak Pekerja selaku Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mantan Ketua Serikat Pekerja, yang didaulat Sahrudin menjadi salah seorang saksi, menerangkan adanya pembatasan kegiatan berserikat oleh Perusahaan.

“Kenapa mereka tidak ada perundingan bipartit? Karena memang selama ini, mereka belum diakui sebagai serikat pekerja di Prima Indah Lestari,” ujar Samsuri selaku kuasa hukum Sahrudin dan kawan-kawan, Senin (16/3/2020). Perusahaan berdalih, sudah ada serikat pekerja yang memiliki kesamaan nama di Pabrik cabang Cikande, Serang. Selain di Jakarta, Perusahaan memang memiliki lokasi kerja di daerah lain.

Dalam jawaban gugatannya, PT. Prima Indah Lestari menggunakan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Dalam ketentuan tersebut, dinyatakan: Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat terlebih dahulu.

“Maka kami dianggap sudah tidak legal, karena mereka (Perusahaan) sudah punya PUK di Cikande. Itu alasan mereka!,” tandas Samsuri usai menghadiri persidangan. Menurutnya, alasan Perusahaan telah dibantah dengan Tanda Bukti Pencatatan dari Suku Dinas Tenaga Kerja, yang mengesahkan keberadaan Serikat Pekerja di PT. Prima Indah Lestari cabang Jakarta.

Saksi yang dihadirkannya juga menegaskan belum dilaksanakannya pemberian besaran upah minimum sektoral propinsi, yang seharusnya sudah diberlakukan di Jakarta sejak tahun 2019 lalu. “Tadi terungkap, bahwa ada kesepakatan antara pabrik dan asosiasi (pabrik) kabel khususnya, yang belum sepakat dengan upah sektoral. Nah tetapi Gubernur sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019, bahwa upah minimum sektoral harus segera diberlakukan pertanggal 1 Januari 2019,” terang Samsuri.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Sahrudin dan kawan-kawan tidak pernah menyangka jika mogok kerja yang dilakukannya akan berakhir dengan pemutusan hubungan kerja. Sebab dalam tuntutannya, ia meminta PT. Prima Indah Lestari untuk menerapkan ketentuan besaran upah minimum sektoral yang berlaku di Jakarta, dan membayarkan kekurangannya sejak tahun 2018. Dikatakan kuasa hukumnya, Samsuri menjelaskan, adanya upaya untuk menghambat aktifitas serikat pekerja yang baru terbentuk di Perusahaan itu.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of