Jumat, 5 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
335

Saksi Perusahaan Perkuat Gugatan Ketua Serikat Buruh

Jakarta, BuruhOnline.com – Walau dihadirkan untuk memberikan keterangan yang mendukung bantahan PT. Jatim Petroleum Transport, namun kedua saksi justru dianggap semakin memperkuat dalil gugatan Muhammad Haerullandri. Dalam keterangannya, tuduhan tindak pidana yang dilakukan Haerullandri tidak dapat dibuktikan. Kala itu, Polisi memang membawa beberapa orang, termasuk juga Haerullandri. Tetapi hanya dalam rangka pemeriksaan dugaan tindak pidana, dan tidak melakukan penahanan.

“Kebetulan saja ada di lokasi itu,” ujar Mudarib selaku kuasa hukum Herullandri, Senin (16/3/2020). Menurutnya, Herullandri saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi, tidak terbukti mengkonsumsi dzat terlarang (narkoba). Bahkan ketika dilakukan tes urine-pun, ia dinyatakan negatif. “Saya pertanyakan kepada saksi, saudara Andri saat ditangkap Polisi, dilakukan pemeriksaan, dia positif atau negatif, hasil resume? Dia bilang hasilnya negatif,” papar Mudarib.

Ia juga menegaskan, keputusan Perusahaan yang memutasikan Herullandri dari Jakarta ke Bontang, Kalimantan, amat terburu-buru. Lantaran surat keputusan mutasi yang dibuat tanggal 3 Oktober 2018, efektif diberlakukan dua hari berikutnya. “Dan efektif tanggal lima. Cuma waktu dua hari, sementara Penggugat punya keluarga, anak dan istri. Dan tidak ada akomodasi apapun dalam surat penugasan mutasinya tersebut,” tandasnya.

Lebih lanjut ditambahkan Mudarib, alasan penolakan mutasi Haerullandri yang sekaligus sebagai Ketua Serikat Buruh, yakni ditempatkan di Perusahaan yang berbeda. “Kalau disini di PT. Jatim Petroleum, disana PT. MST. Badan usaha yang berbeda dan Perusahaan yang berbeda,” tambahnya usai menghadiri lanjutan persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Haerullandri dimutasikan pada tanggal 3 Oktober 2018. Dalam surat keputusan mutasi yang dikeluarkan oleh PT. Jatim Petroleum Transport, Haerullandri dipindahkan dari Customer Service di Jakarta ke Kalimantan. Padahal, Perusahaan tidak memiliki Peraturan Perusahaan sebagai dasar hukum untuk memutasikannya yang telah mengabdi sejak tahun 2013.

Kala itu, Haerullandri sedang memperjuangkan kekurangan pembayaran upah lembur, yang timbul akibat selisih besaran upah yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Terhadap tindakan menolak mutasi itu, Haerullandri akhirnya dikualifikasikan mengundurkan diri oleh Perusahaan. Karena tidak merasa melanggar disiplin, ia menolak anggapan PT. Jatim Petroleum Transport, dan meminta Pengadilan untuk memerintahkan Perusahaan mempekerjakan kembali dirinya, sesuai anjuran dari Disnaker Jakarta Utara.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of