Jumat, 5 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
259

Sudah Tiga Tahun Berlalu, Putusan MA Belum Kunjung Dijalankan

Ilustrasi. (foto: BMH)

Denpasar, BuruhOnline.com – Dikabulkannya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) sejak 20 Oktober 2016 lalu, senyatanya belum dapat memberikan kepastian hukum bagi Sally Fabiola Yvete. Lantaran, PT. Dewata Seminyak hingga hingga akhir Februari 2020, belum mau melaksanakan secara sukarela putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Dalam amarnya, Majelis Hakim Kasasi yang diketuai Hakim Agung Yakup Ginting telah membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Denpasar.

Menurut Yakup, Perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi berupa kekurangan dan upah sebesar tujuh bulan. Sebab, antara PT. Dewata Seminyak dan Sally Fabiola Yvete telah terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) selama 12 bulan. Namun baru enam bulan bekerja, Sally telah diakhiri hubungan kerjanya. Sehingga, putusan PHI Denpasar yang hanya menghukum Perusahaan membayar kekurangan dan upah sebesar empat bulan, dianggap tidak adil.

Tak hanya itu, pemberhentian secara sepihak yang dilakukan oleh Perusahaan, bukanlah sebagai akibat dari kesalahan Sally. Atas dasar itu, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Dewata Seminyak, dianggap Majelis Hakim Kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

“Bahwa walaupun sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya PKWT diwajibkan membayar ganti rugi sebesar upah pekerja sampai batas berakhirnya PKWT, namun karena sejak bulan Maret 2016 Penggugat sudah tidak bekerja lagi, maka adalah patut dan adil Tergugat dihukum membayar upah hingga bulan Juni 2016,” demikian seperti dikutip dalam Putusan MA Nomor 826 K/Pdt.Sus-PHI/2016.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of