Sabtu, 28 Maret 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
346

Surat Edaran Menaker, Tak Cukup Menjamin Penghasilan Pekerja

Jakarta, BuruhOnline.com – Alih-alih memberikan pelindungan pengupahan kepada Pekerja, terkait Pandemi Covid-19. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah berpotensi memicu konflik antara Pekerja dan Pengusaha. Kedua pihak yang memiliki kepentingan berbeda tersebut, sejatinya tidaklah berada pada kedudukan yang setara.

Jika para Pekerja diminta tidak hadir bekerja karena kekhawatiran menularnya virus korona, maka bukan berarti tidak membutuhkan upah sebagai biaya hidup. Disisi lain, ketidak-berdayaan Pengusaha dalam memutuskan pembatasan kegiatan usaha akibat terganggunya pasokan bahan baku, dan himbauan pencegahan penyebaran Covid-19, bukanlah suatu halangan yang disebabkan pihaknya.

Dalam surat edaran bertanggal 17 Maret 2020 itu, Ida diantaranya meminta kepada para Gubernur se-Indonesia, untuk melaksanakan pelindungan pengupahan bagi Pekerja yang Perusahaannya melakukan pembatasan kegiatan usaha. Pada angka II.4 edaran tersebut dikatakan, apabila Perusahaan melakukan pembatasan kegiatan usaha yang menyebabkan sebagian atau seluruh Pekerjanya tidak masuk kerja, maka besaran upah dan tata cara pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Pekerja dan Pengusaha.

Meski pencegahan dan penanggulangan Covid-19 merupakan hal yang utama dan tidak bisa lagi ditawar-tawar oleh siapapun, namun keberlangsungan Pekerja dalam mencukupi kebutuhan hidupnya juga keadaan yang tidak bisa dihindari. Berdasarkan Data Badan Pusat Statisitik (BPS), terdapat 19,66 juta orang yang bekerja di sektor industri pada tahun 2020.

Sikap Pemerintah yang menyerahkan besaran upah bagi Pekerja yang tidak masuk kerja, akibat pencegahan penularan virus korona kepada mekanisme perudingan akan memicu konflik akibat ketidak-sepakatan. Dengan pembayaran upah sebesar upah minimum saja, para Pekerja sering kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, terlebih ditengah situasi sekarang ini. Sehingga jika upahnya dibayar dibawah upah minimum, tentu akan mengundang reaksi penolakan.

Di beberapa negara, seperti Korea Selatan dan Italia yang merupakan negara terwabah virus yang sama, telah mengeluarkan kebijakan subsidi beban upah Pekerja pada Perusahaan kecil dan menengah. Di Indonesia sendiri telah memiliki sistem jaminan sosial yang dapat bahu membahu dengan Pemerintah, dalam mewujudkan paket kebijakan subsidi upah Pekerja yang diliburkan. Bagi Pekerja, Pemerintah tak hanya cukup mengantisipasi penularan Covid-19, melainkan juga harus berupaya mencegah kehilangan penghasilan.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of