Selasa, 2 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
304

Tak Ada Perjanjian Kerja, Yayasan Digugat ke Pengadilan

Jakarta, BuruhOnline.com – Ahsan Akbar yang kesehariannya mengajar di Yayasan Wakaf Said Na’um sejak 2 Oktober 2012 itu, tak dapat menerima keputusan pemberhentian dirinya secara sepihak terhitung 26 Juni 2019 lalu. Ia meminta Yayasan untuk memberikannya uang kompensasi pengakhiran hubungan kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Ahsan mengaku, dirinya dianggap telah melanggar kode etik Yayasan. Namun ia membantahnya. Sebab, pihak Yayasan tidak pernah memberitahukan adanya kode etik yang dimaksud. “Yang saya tau, tidak pernah ada yang namanya kode etik,” tandasnya, Senin (16/3/2020) usai menghadiri sidang di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ia juga telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pemberhentian secara sepihak dirinya itu, melalui musyawarah dan mediasi di Dinas Tenaga Kerja. “Selama empat kali saya mengundang, empat kali surat, tidak ada respon sama sekali,” ujar Ahsan. Meski tanpa didampingi oleh kuasa hukum, Ahsan menilai, tidak adanya perjanjian kerja selama ia diterima bekerja untuk mengajar di Yayasan, maka hubungan kerjanya menjadi waktu tidak tertentu (tetap/permanen).

“Di saat karyawan tidak dibuatkan surat perjanjian kerja maka-kan dianggap karyawan tetap. Itu yang saya tau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003,” tambahnya. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Duta Baskara tersebut, ia telah menyerahkan belasan bukti surat, diantaranya slip gaji sejak ia diterima bekerja pada Oktober 2012.

Menanggapi gugatan Ahsan, pihak Yayasan dalam jawabannya menyatakan hubungan kerja yang diberlakukan bukanlah sebagai pekerja dan sekaligus bukan guru tetap. “Tidak mengakui saya sebagai karyawan tetap, tapi memberikan kompensasi,” terangnya.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of