Selasa, 2 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
538

Tok! Mahkamah Agung Tolak Kasasi Produsen Hydro Coco

Jakarta, BuruhOnline.com – Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Hakim Yakup Ginting, menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Hale International. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung (MA) menilai Produsen minuman ringan yang berisi air kelapa, nutrisi dan mineral Hydro Coco itu, termasuk sebagai Perusahaan yang wajib menerapkan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Bogor.

Karena Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI) yang dimiliki oleh PT. Hale International, termuat dalam daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.430/2018. Sehingga, Perusahaan berkewajiban untuk membayar kepada Novialdi Syarif dan kawan-kawan (23 orang), berupa kekurangan UMSK dan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.

“Tergugat wajib membayar kekurangan upah minimum sektoral dan kekurangan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2017 dan Tahun 2018 kepada para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Judex Facti”, demikian bunyi petikan pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 13 K/Pdt.Sus-PHI/2020 bertanggal 21 Januari 2020 itu.

Seperti telah diberitakan, Sebanyak 23 orang Pekerja PT. Hale International telah mendaftarkan gugatan perselisihan hak ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, sejak 13 Mei 2019 lalu. Novialdi melalui kuasa hukumnya, Sukarya berkeyakinan bahwa produsen minuman hydro coco dan minuman jus dalam kemasan itu, adalah Perusahaan yang harus membayar upah sektoral kepada buruhnya.

Menurutnya, gugatan yang diajukan bukan hanya menuntut penetapan pembayaran upah minimum sektoral, tetapi juga mengenai pembayaran tunjangan hari raya keagamaan tahun 2017 dan 2018, yang besarannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam Putusan Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg bertanggal 9 September 2019, PHI Bandung mengabulkan sebagian gugatan Novialdi dan kawan-kawan. Serta memerintahkan PT. Hale untuk secara tunai dan sekaligus kekurangan upah sejak tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp241,7 juta, dan tunjangan hari raya Keagamaan Rp113,3 juta.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of