Jumat, 5 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
516

Utak Atik Kepastian Upah Buruh Ditengah Ancaman Virus Korona

Presiden Joko Widodo diminta oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengumumkan Indonesia dalam keadaan Darurat Nasional Virus Corona, Selasa (10/3/2020) lalu. Semakin meluasnya ancaman penularan virus korona tipe baru (Covid-19), setidaknya telah menimbulkan kecemasan di kalangan buruh dan pengusaha. Kesulitan mendapatkan bahan baku dan potensi penyebaran virus, setidaknya menjadi dua alasan yang masuk akal untuk merumahkan para buruh.

Meski Pemerintah secara nasional belum menetapkan status “lockdown”, tetapi beberapa Pemerintah Daerah di pulau Jawa sudah mulai menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktifitas di luar rumah hingga 30 Maret 2020. Keadaan ini berdampak serius terhadap kelangsungan kerja para buruh di pulau Jawa, yang berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2017 berjumlah 44,5 juta orang, dengan 16,2 juta perusahaan kecil, menengah dan besar.

Disatu sisi, meliburkan akan memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para buruh dari rutinitas pekerjaan. Tetapi bagi pengusaha, menghentikan produksi tak hanya menjadi beban modal tetapi juga ancaman berhentinya rantai pasokan kebutuhan. Sedangkan disisi lain, merumahkan para buruh juga diiringi dengan pemenuhan pembayaran upah.

Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, berbunyi: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 25, dinyatakan: Pengusaha wajib membayar Upah apabila Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakannya, karena kesalahan sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari oleh Pengusaha.

Pendemi Covid-19, bukanlah bagian dari salah satu keadaan yang diinginkan atau setidaknya dapat dihindari oleh para buruh dan pengusaha. Sebab, para buruh ingin tetap bekerja seperti biasa. Dan keadaan tersebut, juga bukan karena suatu kesalahan yang dapat dihindari oleh Pengusaha. Sehingga kedua beleid pengupahan tersebut, tidak dapat dijadikan dasar bagi pengusaha untuk berkewajiban membayar upah pekerja saat dirumahkan karena potensi penyebaran wabah korona.

Aturan jaminan sosial di Indonesia, hanya mengatur pemberian upah apabila Pekerja tidak mampu bekerja akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang ditimbulkan dari kondisi kerja. Sedangkan pengaturan pemberian upah akibat wabah virus yang dianggap berbahaya, belum diatur secara rigid. Perlunya pengaturan jaminan pengupahan atas suatu keadaan tertentu, yang timbul dari adanya pendemi suatu wabah penyakit, haruslah menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of