Selasa, 2 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
369

MA: Apakah Menaikan Iuran Kesehatan Dapat Selesaikan Masalah?

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: liputan6.com)

Jakarta, BuruhOnline.com­ – Tindakan Pemerintah yang telah beberapa kali mensubsidi anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, merupakan fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi. Namun begitu, anggaran BPJS Kesehatan masih defisit. Keadaan tersebut, menurut Mahkamah Agung (MA), bukan permasalahan besaran iuran, tetapi tata kelola BPJS Kesehatan secara keseluruhan.

Kenaikan iuran jaminan kesehatan, dianggap MA telah tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Selain itu, apakah dengan menaikan iuran akan  menyelesaikan permasalahan defisit anggaran secara permanen?, tanya MA dalam Putusan Nomor 7 P/HUM/2020.

Kenaikan iuran BPJS yang telah mengecewakan masyarakat pada umumnya dinilai bertentangan dengan asas pengharapan yang layak, yaitu pemerintah harus bertanggungjawab sepenuhnya untuk mewujudkan harapan yang sudah diberikan kepada masyarakat menjadi kenyataan, terang Hakim Agung Supandi selaku Ketua Majelis Hakim, didampingi Hakim Anggota Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi.

“Menurut Mahkamah Agung ada akar masalah yang terabaikan dipertimbangkan, yaitu manajemen atau tata kelola BPJS secara keseluruhan,” tegas Supandi, Kamis (27/02/2020) membacakan pertimbangan hukum pada putusan atas permohonan uji materi Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019, yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia sejak 2 Januari 2020 lalu.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of