Selasa, 2 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
274

Menyoal BPJamsostek di Tengah Wabah Covid-19

Jakarta, BuruhOnline.com – Sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan pada Senin, 2 Maret 2020 lalu, berbagai dampaknya muncul ke permukaan. Diantaranya, kekhawatiran berupa timbulnya risiko sosial ekonomi bagi pekerja, berupa kehilangan sebagian atau seluruh pendapatannya atas upah. Penyebabnya, ketidakhadiran bekerja atau terpapar penyakit akibat kerja di saat wabah.

Dalam konteks penyakit karena wabah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek), tidak dapat memberi jaminan perlindungan. Sebab, segala bentuk pembiayaan dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah dan atau sumber dana lain yang sah. Demikian dikatakan Achmad Ismail, selaku Koordinator Nasional Gerakan Bersama Pekerja Badan Usaha Milik Negara (GeberBUMN), Jum’at (30/3/2020) di Jakarta.

Ia juga menyebut, terhadap Pekerja yang di-isolasi akibat terpapar Covid-19 dan menyebabkan dirinya berhenti bekerja sementara, maka akan ada risiko hilangnya pendapatan. Berbeda dengan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang menjadi salah satu program BPJamsostek. “Tak hanya jaminan biaya perawatan, tapi juga memberikan dana santunan bagi peserta ataupun ahli waris,” sebutnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2020, disebutkan santunan sementara tidak bekerja, santunan pengganti biaya transportasi ke/dari fasilitas kesehatan, santunan kematian dan pemakaman serta santunan beasiswa untuk ahli waris peserta. Achmad Ismail mengatakan, perlu penetapan dari Pengawas Ketenagakerjaan, jika ada perbedaan pendapat dalam implementasi.

Sementara di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (JHT) menegaskan, hanya peserta BPJamsostek yang mencapai usia pensiun termasuk yang berhenti bekerja, peserta yang catat total tetap dan peserta yang meninggal dunia, yang mendapatkan manfaat dana JHT. Sedangkan untuk klaim dana JHT, hanya untuk peserta yang punya masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun, dan hanya dapat dilakukan untuk satu kali selama menjadi peserta. “Pemanfaatan dana JHT tidak bisa dilakukan untuk kepentingan lainnya selain hal di atas,” tandas Achmad Ismail.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of