Selasa, 2 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
432

PHK Karena Menolak Mutasi, Pengusaha Wajib Beri Pesangon

Ilustrasi. (gambar: pnsmenanam.blogspot.co.id)

Jakarta, BuruhOnline.com – Senada dengan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Mahkamah Agung (MA) menilai pemberian surat peringatan oleh PT. Galangan Mercusuar akibat tindakan Pekerja yang tidak menjalankan perintah mutasi, dapat diputus hubungan kerjanya. MA mendasarkan pertimbangan hukumnya tersebut, pada ketentuan Pasal 161 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

Dengan tidak dijalankannya perintah mutasi, Pekerja dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin yang dapat dijatuhi sanksi pembinaan. Dengan telah diberikannya surat peringatan ketiga, maka PT. Galangan Mercusuar dihukum untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai undang-undang.

“Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerjanya karena tidak melaksanakan mutasi dan telah dijatuhkan sanksi surat peringatan I sampai dengan surat peringatan terakhir, maka Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi atas pemutusan hubungan kerja tersebut,” demikian bunyi petikan pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 27 K/Pdt.Sus-PHI/2020 itu.

MA juga berpendapat, Putusan PHI Tanjungpinang yang diucapkan pada 26 April 2018 lalu tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam putusannya, PHI menyatakan hubungan kerja Pekerja dengan PT. Galangan Mercusuar, putus terhitung sejak putusan dibacakan. Dan menghukum Perusahaan membayar uang kompensasi, upah dan sisa cuti tahunan yang belum dibayarkan.

Sebelumnya, PT. Galangan Mercusuar digugat untuk mempekerjakan kembali Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya terhitung sejak 1 Agustus 2017, karena alasan menolak mutasi. Tak terima dengan putusan PHI, akhirnya Perusahaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 7 Mei 2018 lalu.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of