Jumat, 5 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
685

Ratusan Buruh Jadi Korban Corona & Surat Menaker, Dirumahkan Tanpa Upah

Jakarta, BuruhOnline.com – Penetapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, akhirnya memperbesar dampak akibat wabah Covid-19. Penghentian aktifitas produksi untuk sementara waktu yang diumumkan oleh PT. Amos Indah Indonesia, Kamis (9/4/2020) berakibat resahnya 800-an Pekerja Perusahaan industri tekstil tersebut.

Salah seorang Pekerja, Linda mengatakan, Perusahaan yang berlokasi di KBN Cakung, Jakarta Utara itu, mulai meliburkan karyawan terhitung sejak tanggal 13-24 April 2020. PT. Amos Indah Indonesia mengaku tidak bisa memastikan pemberian upah para Pekerja, karena Perusahaan belum mendapatkan pembayaran dari buyer akibat gagal ekspor. “Kami-sih negosiasinya itu nggak harus upah full ya. Minimal, jangan sampai nol persen,” kata Linda yang juga selaku Pengurus Serikat Pekerja.

Keputusan Perusahaan sudah dilaporkan ke Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara, bahkan menurut Linda, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan telah mendatangi PT. Amos Indah Indonesia pada Kamis, 9 April kemarin. Tetapi kehadiran Disnaker tidak lebih dari hanya sekedar melihat kondisi Perusahaan. Padahal, Linda berharap, Disnaker dapat mendorong Perusahaan untuk melakukan perundingan dengan Serikat Pekerja.

Namun kenyataannya, Disnaker meminta para Pekerja untuk kembali melanjutkan perundingan setelah kembali bekerja pada 27 April yang akan datang. “Jadi sarannya dari orang Disnaker itu, dilanjutkan aja perundingannya gitu sampai ada titik temunya,” tutur Linda. Ditambahkannya, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tanggal 17 Maret, sama sekali tidak memberikan kepastian atas upah Pekerja yang diliburkan akibat Pandemi Covid-19.

“Surat edaran dari Pemerintah itu seharusnya punya kepastian. Jangan isinya surat edaran Pemerintah itu-kan cuman lockdwon untuk semua, harus wajib. Sedangkan upah, itu hasil kesepakatan buruh itu dengan pengusaha. Ya artinya kita yang bekerja minta sama bosnya itu-kan udah jelas kesulitan, kalau nggak ada kepastian hukumnya. Kalau bisa ada sanksi,” tandas Linda.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of