Selasa, 2 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
271

Terlanjur Bayar Kenaikan Iuran Kesehatan, Ini Saran MA ke Pemerintah

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Jakarta, BuruhOnline.com – Meski Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 terkait dengan penyesuaian besaran iuran jaminan kesehatan. Namun setidaknya, telah menyebabkan 37,3 juta orang yang menjadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, telah membayar iuran dengan besaran yang baru sesuai dengan Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019 lalu itu.

Putusan MA bertanggal 27 Februari 2020 tersebut, belum sepenuhnya dijalankan Pemerintah. Sebab, iuran jaminan kesehatan Peserta PBPU dan BP pada bulan Maret 2020, masih membayar dengan besaran iuran yang ditetapkan Perpres 75/2019. Padahal, MA dalam pertimbangan hukumnya, telah menyarankan agar Pemerintah secara bijaksana mempertimbangkan keterlanjuran iuran yang telah dibayarkan masyarakat.

“Terhadap iuran yang terlanjur telah dibayarkan sebelum ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dibatalkan. Hal demikian menurut Mahkamah Agung adalah menjadi otoritas pemerintah untuk mengaturnya lebih lanjut secara transparan dan bijaksana,” demikian bunyi petikan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 7 P/HUM/2020, yang diucapkan Hakim Agung Supandi selaku Ketua Majelis Hakim, didampingi Hakim Anggota Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi.

Sebab, dengan batalnya Perpres 75/2019, dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sejak 27 Februari. Maka menurut MA, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh ketetapan, kebijakan dan keputusan yang didasarkan pada ketentuan tersebut, dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of