Minggu, 20 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
95

Advokat Usul Penegasan Pasal 87 UU PPHI

Isu Revisi regulasi ketenagakerjaan memang sedang hangat, tidak hanya di kalangan para pelaku hubungan industrial yang serius menyoroti hal ini, datang juga dari Advokat. Indra Rusmi, SH MH dan Johan Imanuel, SH meminta penegasan dari Mahkamah Agung, agar Pasal 87 UU PPHI yang berbunyi: Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya”.

Menurut Indra, frasa Kuasa Hukum itu seharusnya tegas merupakan bagian dari Jasa Hukum yang dilakukan oleh Advokat sebagaimana dinyatakan  dalam Pasal  1 ayat 2 UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa “Jasa Hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultan hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum bagi klienya. Karena advokat adalah dalam Pasal 1 ayat (1) UU Advokat, “advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

“Kami mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk mempertegas yang dapat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial adalah mutlak kepada Advokat, sehingga apabila Serikat Pekerja ataupun Pengusaha yang sedang berperkara di PHI maka harus didampingi oleh Advokat baik itu dari internal ataupun eksternal”, tandas Indra.

Kemudian rekan dari Indra, Johan Imanuel mengatakan, “kami sebatas mengusulkan adanya PERMA agar kuasa hukum yang dimaksud dalam UU PPHI adalah Advokat agar memberikan kepastian hukum bagi semua pelaku Hubungan Industrial sehingga  tidak  keliru dalam menafsirkan yang berdampak menjadi ketidakpastian hukum”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *