Sabtu, 16 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
597

14 Pasal UU Ketenagakerjaan Ini Layak Direvisi Presiden & DPR

Rencana Pemerintah untuk mengusulkan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, kembali menyeruak saat kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) dinyatakan selesai sejak Juli 2019. Berbagai kabar dan spekulasi atas adanya keinginan Pemerintah tersebut, mengundang reaksi dari berbagai kalangan termasuk serikat pekerja. Bahkan di jagad media sosial, banyak berseliweran draft revisi UU Ketenagakerjaan.

Memang tidak bisa dibantah, adanya maksud Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap undang-undang yang kini telah berusia 16 tahun itu, termasuk di masa Presiden Joko Widodo. Undang-undang yang lahir dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan tersebut, salah satunya dianggap sebagai penghambat investasi. Namun benarkah UU Ketenagakerjaan layak direvisi?

Sebuah rancangan undang-undang di Indonesia yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kemudian disahkan atau tidak disahkan oleh Presiden, menjadi sebuah undang-undang serta mengikat seluruh rakyat. Oleh karenanya, keberadaan undang-undang haruslah selaras dengan keinginan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab, ketidak-sesuaian isi dan/atau ruh dalam sebuah undang-undang yang tidak mencerminkan keinginan UUD 1945, dapat dinyatakan tidaak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI).

Sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, MK telah menyatakan 14 pasal dalam UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, setiap pasal, ayat dan/atau bagian dalam sebuah undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK, wajib ditindaklanjuti oleh Presiden atau DPR melalui undang-undang. Sehingga pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan dibawah ini, menjadi layak untuk direvisi karena sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK.

A. Pasal Kesalahan Berat & Akibat Mogok Kerja

Pada 28 Oktober 2004, MK menyatakan UU Ketenagakerjaan Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1) sepanjang anak kalimat “…bukan atas pengaduan pengusaha…”, Pasal 170 sepanjang anak kalimat “…kecuali Pasal 158 ayat (1)…”, Pasal 171 sepanjang anak kalimat “…Pasal 158 ayat (1)…” dan Pasal 186 sepanjang anak kalimat “…Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)…” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. Pasal Perjanjian Kerja Bersama

Pada 10 Nopember 2010, MK menyatakan UU Ketenagakerjaan Pasal 120 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili dalam melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan adalah maksimal tiga serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya minimal 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan”.

C. Pasal Perusahaan Tutup

Pada 20 Juni 2012, MK menyatakan UU Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) sepanjang frasa “perusahaan tutup” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”.

D. Pasal Kontrak dan Outsourcing

Pada 17 Januari 2012, MK menyatakan UU Ketenagakerjaan frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu…” pada Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Pada 4 Nopember 2015, MK menyatakan UU Ketenagakerjaan frasa “…demi hukum…” dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat: 1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan 2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

E. Pasal Pemutusan Hubungan Kerja

Pada 19 September 2011, MK menyatakan UU Ketenagakerjaan frasa “…belum ditetapkan….” dalam Pasal 155 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap.

Pada 16 Juli 2012, MK menyatakan UU Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (1) huruf c bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu”.

F. Pasal Tuntutan Daluarsa

Pada 19 September 2013, MK menyatakan UU Ketenagakerjaan Pasal 96 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

G. Pasal Kepailitan

Pada 11 September 2014, MK menyatakan UU Ketenagakerjaan Pasal 95 ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”.

Image

Muhammad Hafidz

Jejaring Sosial

Tentang Penulis

Peneliti Hukum Ketenagakerjaan dan Konstitusi pada Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi/PERAK Indonesia.

2 thoughts on “14 Pasal UU Ketenagakerjaan Ini Layak Direvisi Presiden & DPR

  1. Min, ada yg ketinggian, yaitu penjelasan pasal 90 ayat 2 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 melalui putusan MK No. 72 tahun 2015

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *