Sabtu, 28 Maret 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
34

Omnibus Law, Pemantik Pemberontakan ‘Ego’ Birokrasi Elite Serikat Buruh (?)

Meski hanya nama jalanan, panggilan Bo’ing dalam gerakan perlawanan buruh melawan penindasan dan penghisapan, cukup melekat diingatan para aktifis senior tahun 90-an, khususnya di Jakarta. Keterlibatannya dalam mengorganisir buruh, seolah menjadi garis kehidupan pria bernama asli Ilhamsyah itu, walau dirinya harus terbelenggu dengan segala keterbatasan.

Suara lantang berserak dengan garis urat pada lehernya, kerap ia pertontonkan pada ketidak-adilan. Mungkin hal itu sudah terlihat sejak 25 tahun terakhir. Jika sorot matanya mampu menggetarkan para ‘kecoa’ pemilik modal, maka tulisannya kerap membangkitkan jiwa perlawanan yang sudah mati.

Dari sekian banyak buah pikir dan pengalaman, maka tulisannya pada artikel ‘Kunci Keberhasilan Pemogokan Umum Gagalkan Omnibus Law di Aliansi Wilayah’, setidaknya telah menggambarkan asam garam dan tajamnya kerikil perjuangan yang ia lihat hingga alami sendiri. Bahkan sangat relevan dengan situasi terakhir ini, yang seolah ada keinginannya untuk menggambarkan pemberontakan ‘ego’ birokrasi elite organisasi buruh di tingkat wilayah.

“Sebaliknya, aliansi-aliansi wilayah memiliki pengawasan dan hubungan yang lebih dekat dengan akar rumput dan sesama organisasi aliansi. Selain itu, pengalaman mengajarkan dinamika dan represi yang tinggi pada aksi-aksi pemogokan nasional membutuhkan desentralisasi kewenangan pada aliansi wilayah.

Aliansi wilayah perlu dapat memutuskan dan menyiapkan rincian-rincian pemogokan, memastikan komite-komite pemogokan di tiap-tiap pabrik dan kawasan industri serta strategi menghadapi represi. Kelincahan wilayah ini jelas akan sulit terjadi jika birokrasi serikat buruh dirundung keragu-raguan.

Apabila terdapat pimpinan buruh di tingkat nasional yang bermain dua kaki atau takut mengeluarkan instruksi pemogokan umum, biarlah gemuruh arus bawah melalui aliansi-aliansi wilayah menggulung kepemimpinan mereka. Biarkan aliansi-aliansi wilayah yang memberikan komando untuk melakukan pemogokan umum di semua daerah. Periode genting semacam ini telah memberikan kelas buruh dua tugas sekaligus.

Pertama menghadang omnibus law itu sendiri, kedua menyingkirkan birokrat serikat buruh yang tak sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan buruh. Mulai dari sekarang, semua mata dan telinga buruh harus semakin awas! Siapapun pimpinan buruh yang tak bertempur hingga batas akhir perlawanan, tidak berani mengambil resiko besar, mereka sepatutnya tidak lagi punya tempat di sanubari kelas buruh! Mereka sebenar-benarnya benalu gerakan rakyat. Mereka cuma omong doang! Maka, tinggalkan!!.”

Image

Jejaring Sosial

Tentang Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *