Jumat, 13 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas

Mendapatkan SP3 Saat Hamil, Berhakkah Mendapatkan Pesangon?

Konsultasi KetenagakerjaanKatagori: QuestionsMendapatkan SP3 Saat Hamil, Berhakkah Mendapatkan Pesangon?
adminbo Staff asked 5 bulan ago

Saya bekerja selama dua tahun lebih di Perusahaan Modal Asing (PMA). Seringkali saya harus ke luar kota atau ke luar negeri untuk menyelesaikan pekerjaan dan sering pulang hingga larut malam. Bahkan hingga anak saya sakit dan masuk rumah sakit, saya tetap diwajibkan bekerja. Sampai suatu hari saya kirim email atas ungkapan perasaan saya ke atasan saya dan email itu saya forward ke General Manager, karena saya pikir dia bisa jadi pihak ketiga atau penengah. Tapi saya malah diberikan Surat Peringatan III (langsung) dengan alasan lalai dalam pekerjaan dan menyebarkan informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan.
Apakah saya bisa mengajukan pencabutan SP III? Dengan kondisi yang sedang hamil 5 bulan, apakah bisa mereka melakukan pemutusan hubungan kerja dan berhakkah saya mendapatkan pesangon? Terima kasih. Yana (bukan nama sesungguhnya)
Tanggapan:

1 Answers
adminbo Staff answered 5 bulan ago

Terima kasih telah menjadi Pembaca buruhonline.com.
Atas pertanyaan Saudara, maka bangemha menyimpulkan ada dua isu yang akan ditanggapi. Pertama, apakah Surat Peringatan dapat dibatalkan? Kedua, apakah undang-undang memperbolehkan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja wanita yang sedang hamil dan mendapatkan pesangon?
Untuk persoalan yang pertama, apakah Surat Peringatan dapat dibatalkan? Sebelum saya menanggapi, maka terlebih dahulu akan diuraikan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan: “Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut”.
 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemberian Surat Peringatan diberikan apabila pekerja melakukan pelanggaran yang diatur dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Lalu, apakah tindakan Saudara Yana yang berkeluh kesah atas beban pekerjaannya kepada pimpinan merupakan termasuk pelanggaran yang termuat dalam PP/PP/PKB? Jika jawabannya tidak, maka SP III yang diberikan kepada Saudara Yana tidak berdasarkan hukum, sehingga dapat dibatalkan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
Sedangkan mengenai persoalan yang kedua, apakah undang-undang memperbolehkan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja wanita yang sedang hamil dan mendapatkan pesangon? Berdasarkan Pasal 153 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dinyatakan: “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan”.
Mempertimbangkan ketentuan diatas, maka pengusaha dilarang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja perempuan dengan alasan karena pekerja yang bersangkutan sedang hamil. Dan apabila pemgusaha tetap melakukan pemutusan hubungan kerja, maka tindakan tersebut batal demi hukum (null and void), dan Saudara Yana dapat menuntut hak-hak berupa upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima selama tidak dipekerjakan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
Selain itu, mengenai hak atas uang pesangon. Maka hal tersebut berpulang kepada Saudara Yana, yang apabila menyetujui pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib memberikan uang pesangon kepada Saudara Yana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 150/Men/2000. Namun sebelum semua itu terjadi, sebaiknya Saudara Yana memberitahukan secara tertulis dengan disertai bukti kehamilannya kepada perusahaan, agar Saudara Yana mempunyai bukti-bukti permulaan apabila diputuskan hubungan kerja oleh pengusaha.
Demikian tanggapan yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat.