Type to search

Klinik Bang Emha

Adakah Upaya Hukum Atas PHK Yang Telah Mendapatkan Penetapan Eksekusi?

Share

Pertanyaan :

Terdapat peristiwa, adanya Perjanjian Bersama (PB) yang dibuat pada 11 Mei 2011 di Dinas Tenaga Kerja dan telah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), yang menyepakati : pemberian Surat Peringatan III dan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK), apabila pekerja melakukan pelanggaran kembali. Lalu pada bulan Agustus 2013, terjadi pelanggaran kembali, dan pengusaha pada 7 Februari 2014 mengajukan permohonan eksekusi PB tanggal 11 Mei 2011, yang akhirnya diterbitkan Penetapan PHI tanggal 10 Februari 2014, dengan amar penetapan mengabulkan permohonan eksekusi PB dan menetapkan besaran uang pisah.

Terhadap persitiwa tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah apakah prosedur PHK cukup dengan meminta penetapan saja? Apakah pengadilan setempat tidak menyalahi aturan? Upaya hukum apa yang dapat dilakukan?

Salam, Tri.

ilustrasi

ilustrasi

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Saudara dan telah menjadi pembaca buruh-online.com.

Dari pertanyaan Saudara, maka terlebih dahulu kami akan membantu menguraikan adanya fakta hukum atas perselisihan hubungan industrial tersebut. (1) Adanya pelanggaran indispliener pada bulan Desember 2010; (2) Adanya Perjanjian Bersama (PB) dipekerjakan kembali dengan pemberian Surat Peringatan III pada 11 Mei 2011; (3) Terjadi pelanggaran kembali pada bulan Agustus 2013; (4) Penetapan Eksekusi tanggal 10 Februari 2014; dan (5) Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Perusahaan tanggal 3 Maret 2014.

Terhadap hal tersebut, bahwa awal permasalahannya adalah disepakatinya dalam Perjanjian Bersama (PB) atas sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK), jika seorang pekerja kembali melakukan pelanggaran setelah mendapatkan Surat Peringatan tingkat Ketiga yang masih berlaku.

Dalam norma Pasal 161 UU Ketenagakerjaan, diatur mengenai bentuk pembinaan berupa SP I, II dan III yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan, serta ditegaskannya akibat dari pelanggaran setelah diberikan SP III adalah PHK dengan pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Setiap maksud PHK harus dirudingkan terlebih dahulu, untuk memusyawarahkan hak-hak yang timbul dari akibat adanya pemutusan hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Dan apabila perundingan PHK tersebut tidak menghasilkan persetujuan, maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (incasu Pengadilan Hubungan Industrial), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 154 UU Ketenagakerjaan, terdapat PHK yang dapat dilakukan tanpa penetapan PHI, yaitu PHK dalam hal pekerja masih dalam masa percobaan, mengundurkan diri, berakhirnya kontrak kerja pertama, pensiun, meninggal dunia, dan PHK yang dimaksud Pasal 169 UU Ketenagakerjaan.

Terhadap kaitannya dengan pertanyaan Saudara, maka keberadaan PB hanyalah untuk norma disepakatinya sanksi PHK. Tetapi akibat dari sanksi PHK berupa hak-hak yang harus diterima pekerja, dari akibat pelanggaran yang dilakukan setelah diberikan SP III yang masih berlaku, belumlah disepakati. Sehingga Penetapan PHI yang dibuat pada 10 April 2014, yang hanya mewajibkan perusahaan membayar uang pisah adalah bertentangan dengan Pasal 161 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.

Selain itu, masa berlaku SP III yang diberikan pada 11 Mei 2011 telah berakhir berdasarkan Pasal 161 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, yang hanya menetapkan masa berlaku SP selama 6 (enam) bulan. Sehingga adanya pelanggaran indisipliener yang dilakukan pekerja pada bulan Agustus 2013, belum dapat menjadi dasar PHK.

Namun, meskipun pelanggaran tersebut (bukan pelanggaran kesahan berat) dapat dikenakan sanksi PHK, maka dengan mempertimbangkan masa kerja pekerja lebih dari 4 tahun, pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 5 bulan upah, uang penghargaan masa kerja sebesar 2 bulan upah dan uang penggantian perumahan perawatan pengobatan sebesar 15% dari akumulasi uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2.e), ayat (3.a) dan ayat (4.c) UU Ketenagakerjaan.

Mempertimbangkan surat yang dibuat oleh perusahaan pada tanggal 3 Maret 2014, dan menegaskan sebagai dimulainya PHK. Maka surat pemberitahuan PHK yang hanya memuat hak pekerja berupa uang pisah, dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke PHI. Sehingga, upaya hukum atas adanya dugaan penyimpangan penerapan UU Ketenagakerjaan tersebut, sepanjang memperselisihkan hak atas uang pesangon sebagai akibat dari pelanggaran Pasal 161 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, maka terlebih dahulu harus dirundingkan melalui proses penyelesaian pada tingkatan bipartit, mediasi dan Pengadilan Hubungan Industrial, sesuai Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Demikian, semoga bermanfaat.

Hits: 347

2 Comments

  1. Barkah 10 November 2015

    Dear RR,

    Mohon ijin nimbrung….

    Pertanyaan kepada rekan Tri,

    Apakah dalam PB telah disepakati kompensasi PHK dengan alasan terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 161 UU 13/2003?
    Jika YA, maka PB yang dapat dikategorikan sebgai UU bagi para pembuatnya (vide pasal 1338 KUH Perdata) dan sesuai ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perUUan yang berlaku (baca: ketentuan pasal 161 ayat (3) UU 13/2003) yang menyatakan sbb:
    Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

    Dalam ketentuan pasal 161 ayat (3) UU 13/2003 TIDAK ADA kata “uang pisah”.
    Saya menyakini penetapan PHI tidak sesuai dengan kettentuan peraturan perUUan yang berlaku, sehingga rekans Tri dapat mengajukan memori kasasi agar diuji penetapan PHI terhadap isi PB rekan Tri.

    Semoga bermanfaat. Terima kasih.

    Salam,
    Barkah

    Balas
  2. TRI PUSPITAL 19 Januari 2019

    ijin bung Pak barkah baru ngebet lagi beritanya ini maaf memang dalam PBnya yang pertama tidak ada menyinggung nilai kopensasi nilai PB pertamanya hanya menyingung diberikan kesempatan kembali kerja dengan sanksi warning 3 sja bilamana dikemudian hari melakukan pelanggaran apapun yang sanksinya PHK dapat diajukan PHK tanpa prosedure penyelesaian sebagaimana semestinya jadi cukup minta eksekusi kePN ini lagi tren terjadi diperusahaan kami

    salam
    TRI

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *