Rabu, 19 Desember 2018

Related Articles

10 Comments

  1. 1

    Deddy Ary

    Salam Hormat kpd Bpk. Sugeng Barkah.
    Mohon bantuan pencerahan dari Bpk, terkait dg masalah ketenagakerjaan yang menimpa kami.
    Kami adalah eks pekerja Bank BUMN dg jabatan Manajer di bagian kredit yg jenis pekerjaannya bersifat tetap & merupakan core business dibidang perbankan, yg mana wkt itu berstatus PKWT selama 1 th diperpanjang I untuk 1 th dan diperpanjang untuk kedua kali selama 1 bln.
    Sebagai upaya Bipartit, kami berkirim surat, akan tetapi tdk ada tanggapan. Sesuai anjuran dari Disnakertrans kami dipekerjakan kembali, akan tetapi anjuran tersebut tidak dilaksanakan oleh Manajemen perusahaan.
    Akhirnya kami mengajukan gugatan ke PHI. Dalam amar putusan PHI menolak gugatan kami karena sesuai putusan MK No. 7/PUU-XII/2014, dalam pengajuan gugatan kami tidak ada nota pengawasan PPK dan tidak ada Pengesahan dari Pengadilan Negeri.
    Padahal menurut penilaian & analisa kami pihak Manajemen telah melanggar smua ketentuan sesuai Pasal 59 ayat (7) UU No.13 thn.2003, yang mana sudah kami sampaikan pada memori kasasi ke MA yg masih belum mendapat putusan hingga saat ini.
    Mohon petunjuk & pencerahan Bpk. Sugeng Barkah, terkait dg masalah ketenagakerjaan yang telah menimpa kami. Atas pencerahannya, diucapkan terima kasih.

    Deddy

    Reply
    1. 1.1

      Barkah

      Pak Deddy Ary,

      Mohon MAAF…late respond karena akun email saya sudah over limit, sehingga tidak ada notifikasi ke saya selama ini.

      Ada beberapa kondisi di “mata” Majelis Hakim MA, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan MK hanya bersifat Abstract (law in abstracto), sementara pertimbangan hukum MA dikategorikan law in concreto (konkrit).
      Kondisi tertentu, Majelis Hakim MA tidak mempertimbangkan adanya putusan MK seperti hal upah proses yg diperhitungkan sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap dan PHK alasan efisiensi yg harus dimaknai perusahaan tutup permanen. Kedua kondisi ini tidak dirujuk oleh Majelis Hakim MA.

      Terkait sifat dan jenis pekerjaan Manager di bagian kredit, apabila terbukti pekerjaan/jabatan tersebut sudah ada dan berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun, tentunya dikategorikan pekerjaan terus menerus.

      Yang perlu dipastikan adalah apakah memang benar telah tidak terpenuhi 5 (lima) ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 59 ayat (7) UU 13/2003.
      Perlu diingat bahwa dalam ketentuan pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 terdapat kata “DAN” yg maknanya adalah KUMULATIF. Jika hanya 4 (empat) ketentuan yg tidak terpenuhi, maka tidaklah serta merta hubker PKWT demi hukum berubah menjadi PKWTT.

      Menariknya adalah terdapat perbedaan pertimbangan hukum MA terkait ketentuan pasal 59 ayat (7) UU 13/2003. Saat ini, nampaknya kecenderungan pertimbangan hukum MA menganut faham ALTERNATIF. Jadi hanya salah satu aatau salah dua dari 5 ketentuan yang tidak terpenuhi, diputuskan demi hukum berubah dari PKWT menjadi PKWTT.

      BTW, boleh tahu nomor registrasi di MA? Terima kasih.

      Salam,
      Barkah

      Reply
      1. 1.1.1

        Deddy Ary

        Salam Hormat Bpk. Sugeng Barkah..

        Saya Deddy Ary, mohon maaf late respon, krn baru terima juga Surat Pemberitahuan Penerimaan dan Nomor Register Perkara Kasasi PHI dari MA.
        No.Reg. MA : 928 K/Pdt.Sus-PHI/2017

        Terima kasih.

        Deddy Ary

        Reply
  2. 2

    Jono

    Jangankan PKWT menjadi PKWTT, sekarang aja sudah ada PKWTT berubah menjadi PKWT.

    Reply
  3. 3

    Agustin

    Salam hormat
    Saya salah seorang pegawai PKWT disebuah perusahaan yg suda bekerja kurang lebih selama 6 thn dan hanya menandatangani 3 kontrak kerja dimulai
    Saya bekerja, hingga pada thn ke 4 dan sampai sekarang saya belum mendapatkan kontrak kerja lg. Mohon petunjuk dan pencegahannya pak… terima kasih.

    Reply
    1. 3.1

      adminbo

      Terima kasih atas komentarnya.

      Dalam UU 13/2003 dan Kepmenakertrans No. 100/2004, memang diatur mengenai hak pekerja atas salinan perjanjian kerja, namun akibat hukum dari pelanggaran tidak diberikannya salinan perjanjian kerja tidak dapat berakibat pada batalnya perjanjian kerja atau dapat dikatakan tidak adanya sanksi akibat hal tersebut.

      Reply
  4. 4

    Indry

    Sy seorang staff d sebuah hotel international d kota Sy, sdh 3 thn sy bekerja n pd saat Sy masuk thn K 4 sy d buatkan Kontrak Kerja pkwtt Dan d dlmnya trtera Bahwa Sy hrs melalui masa probation /percobaan lagi 3 bln sedang Sy sdh melalui masa probation /percobaan d Thn pertama Sy bekerja n d bln K 2 masa percobaan Sy kemarin untuk kontrak pkwtt Sy d putuskn tdk lulus percobaan, n Sy Di berhentikan secara sepihak Oleh pihak management hotel tersebut, Mohon bantuannnya…

    Reply
    1. 4.1

      adminbo

      Terima kasih telah menjadi Pembaca buruhonline,
      Saudara dapat memberikan nomor kontak yang bisa kami hubungi melalui email kami di buruhonlinedotcom@gmail.com.

      Reply
      1. 4.1.1

        Indry

        Ada, Dari kontrak Awal sampai terakhir n d kintrak pertama jelas d tulis Bahwa Sy hrs melalui masa probation selama 3 bln

        Reply
      2. 4.1.2

        Indry

        Ya ada, mulai Awal kerja hingga terakhir

        Reply

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright 2014-2017 PT. Fidzkarana Cipta Media All Rights Reserved buruh-online.com