Type to search

Klinik Bang Emha

Bisakah Menuntut Kekurangan Pesangon Setelah Terbitnya Putusan MK

Share

Pertanyaan:

Mohon pencerahan, Saya di PHK di tahun 1996 karena sakit, dan diberikan uang pesangon dengan rumus pesangon yang perhitungannya bukan PHK bagi karyawan yang sakit akibat kerja. Sehingga, terdapat kekurangan pembayaran pesangon pada tahun 1996, menurut peraturan perusahaan tersebut. Pertanyaan saya, apakah saya bisa menggugat perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut telah menolak membayar kekurangan pembayaran pesangon, dengan alasan bahwa saya telah terima pesangon dan setuju di PHK.

Salam Hasim.

Ilustrasi.

Ilustrasi.

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan Saudara telah menjadi pembaca buruh-online.com.

Dari Pertanyaan saudara, maka isu utamanya adalah apakah Saudara masih mempunyai hak atas kekurangan uang pesangon tersebut? Dan apakah Saudara masih bisa mengajukan gugatan atas kekurangan uang pesangon?

Pemutusan hubungan kerja (PHK) telah ditegaskan mekanismenya melalui ketentuan Pasal 150 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), yaitu juga diantaranya akibat sakit berkepanjangan atau cacat dari kecelakaan kerja (Pasal 172). Pasal tersebut juga mengatur besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak, akibat dari PHK karena sakit berkepanjangan atau cacat yang menyebabkan tidak dapat melakukan pekerjaan hingga melebihi waktu 12 bulan (dua belas) bulan.

Dalam hal penyelesaian PHK, menurut UU 13/2003 baik pekerja maupun pengusaha wajib melalui tahapan musyawarah (Pasal 151 ayat 2), dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Pasal 151 ayat 3). Apabila musyawarah tersebut tercapai kesepakatan, maka dituangkan dalam Perjanjian Bersama, yang wajib didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial setempat (Pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

Kendati secara normatif UU 13/2003, mengatur kepastian hak atas akibat PHK karena sakit berkepanjangan atau cacat dari kecelakaan kerja. Namun berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jo. Pasal 7 ayat (2) UU 2/2004, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (pacta sunt servanda). Sehingga, apabila dalam musyawarah tercapai kesepakatan yang besaran nilainya dibawah ketentuan Pasal 172 UU 13/2003, maka dalam beberapa putusan peradilan, kesepakatan tersebut mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Tanggapan kami atas pertanyaan Saudara berikutnya, adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 96 UU 13/2003 dikaitkan dengan Pasal 172 UU 13/2003. Dalam ketentuan tersebut, UU memberikan batasan waktu untuk mengajukan tuntutan yaitu menjadi daluwarsa apabila telah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak. Terhadap pasal demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) setidaknya telah menyatakan Pasal 96 UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sehingga, akibat hukum dari Putusan MK No. 100/PUU-X/2012 bertanggal 19 September 2013, maka segala tuntutan pembayaran dari akibat ada dan berakhirnya suatu hubungan kerja, dapat diajukan penuntutan ke muka pengadilan. Akan tetapi, Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran No. 1/Men/I/2015 bertanggal 17 Januari 2015, yang memberikan tafsiran atas Putusan MK sebagai berikut : “Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, berlaku ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”.

Demikian tanggapan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Hits: 20

4 Comments

  1. Hasim Sutanto 20 Mei 2016

    Yth. Buruh-on-line.com,

    Terima kasih banyak atas pencerahannya.

    Salam,
    Hasim

    Balas
  2. Barkah 20 Mei 2016

    Sedikit menambahkan, bhw hakim pun merujuk SE MA yg intinya berisikan semacam konsensus para hakim utk mengisi kekosongan hukum, dimana dalam case yg ditanyakan, pendapat hakim ttg putusan MK 100/PUJ-X/2012 adalah tidak berlaku surut.

    Demikian dan terima kasih.

    Salam,
    Barkah

    Balas
    1. tasia 12 Oktober 2017

      sema nomor berapa tahun berapa yabung, makasih

  3. Barkah 7 Agustus 2016

    Menambahkan tanggapan saya sebelumnya, terkait ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jo. Pasal 7 ayat (2) UU 2/2004, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (pacta sunt servanda). Sehingga, apabila dalam musyawarah tercapai kesepakatan yang besaran nilainya dibawah ketentuan Pasal 172 UU 13/2003, maka dalam beberapa putusan peradilan, kesepakatan tersebut mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

    Pertanyaannya adalah ada syarat yang tidak terpenuhi sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, dimana perjanjian dinyatakan sah apabila tidak bertentangan dengan ketentuan perUUan yang berlaku.
    Faktanya, kesepakatan dalam perjanjian Pak Hasim dan perusahaan terdapat klausul yang bertentangan dengan (kualitas dan kuantitas lebih rendah dari) ketentuan pasal 172 UU 13/2003.

    Bagaimana andai masuk ke celah tersebut di atas?

    Terima kasih.

    Salam,
    Barkah

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *