Kamis, 18 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
5.587

Mengadu ke Serikat Tak Dilayani, Bagaimana Tuntut Upah Saat Dirumahkan?

Pertanyaan:

Saya pekerja dengan status hubungan kerja kontrak di perkebunan kelapa sawit. Pada tanggal 2 Februari 2017, saya dirumahkan, padahal seminggu sebelumnya saya tanda tangan perpanjangan kontrak hingga akhir bulan Juni 2017. Apakah saya masih terima gaji selama dirumahkan? Dan bagaimana saya harus mengadukan, karena laporan saya ke serikat pekerja tidak ditindak-lanjuti. (Yudhi Antoro)

Ilustrasi. (gambar: beritasatu.com)
Ilustrasi. (gambar: beritasatu.com)

Jawaban:

Terima kasih telah menjadi pembaca buruh-online.com.

Atas pertanyaan Saudara, maka terlebih dahulu kami sampaikan dasar hukum kewajiban pengusaha membayar upah saat tidak dapat mempekerjakan pekerjanya yang telah bersedia bekerja.

Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), dinyatakan, “…… pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”.

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015), berbunyi, “Pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, karena kesalahan sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”.

Dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, tidak dikenal kebolehan atau larangan bagi pengusaha untuk merumahkan pekerjanya. Sehingga, pengusaha yang tidak mempekerjakan pekerjanya yang telah bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan kepadanya, bukan karena dalam proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja, maka pengusaha wajib membayar upah kepada pekerjanya seperti biasa.

Atas kelalaian tidak membayar upah, pengusaha dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, atau denda sekurang-kurangnya Rp.100 juta dan sebanyak-banyaknya Rp.400 juta, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 186 ayat (1) UU 13/2003.

Guna menegakkan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, UU 13/2003 dalam Pasal 176 hingga Pasal 182, mendelegasikan kewenangan penjaminan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan ke Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan. Tugas yang dimiliki oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, diantaranya adalah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan (penyelidikan) dan penyidikan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan, termasuk tidak dibayarnya upah pekerja akibat dari pengusaha yang tidak mempekerjakan pekerjanya yang telah bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan kepadanya, bukan karena dalam proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja.

Terhadap pertanyaan Saudara, bagaimana cara Saudara mengadukannya, maka Saudara dapat melaporkannya secara tertulis ke Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada tingkatan provinsi, disertai dengan bukti-bukti permulaan yang dimiliki. Saudara dapat meminta Pegawai Pengawas untuk melakukan pemeriksaan, penerbitan Nota Pemeriksaan, Nota Penetapan, hingga melakukan penyelidikan pro justitia.

Selain itu, Saudara juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Provinsi Saudara tinggal. Namun sebelumnya, Saudara harus menempuh perundingan bipartit (dengan pengusaha), yang apabila tidak mencapai kesepakatan dilanjutkan dengan mediasi (Dinas Tenaga Kerja setempat), sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Demikian tanggapan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

3
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Jonoadminbohenri agus pakpahan Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
henri agus pakpahan
Guest
henri agus pakpahan

Pagi dan idul fitri sy os pln sumut area binjai sejak thn 1993 yg bolak balik ganti nama penyalur tenaga os di pln di sumut area binjai dan saat ini kami di buat perkabupaten/kota dgn pln yg satu di indonesia ini tanpa bisa mengadu mau kemana pada pemerintahan yg sekarang. Jika melakukan unjuk rasa malah ter phk spt petugas cater di sumut ini dan pemerintah gk ada yg perduli dan uang phk tdk juga di byrkan tp kemana mau nuntut itu kita merasa gk tau spt kami yg dr 1993 namanya KOKARLIN, thn 2000 s/d 2015 jd pt sentra tahun… Read more »

Jono
Guest
Jono

Sudah zamannya, SPSI tidak bantu anggotanya. Sekarang cuma mikir perutnya sendiri.