Type to search

Klinik Bang Emha

Mengadu ke Serikat Tak Dilayani, Bagaimana Tuntut Upah Saat Dirumahkan?

Share

Pertanyaan:

Saya pekerja dengan status hubungan kerja kontrak di perkebunan kelapa sawit. Pada tanggal 2 Februari 2017, saya dirumahkan, padahal seminggu sebelumnya saya tanda tangan perpanjangan kontrak hingga akhir bulan Juni 2017. Apakah saya masih terima gaji selama dirumahkan? Dan bagaimana saya harus mengadukan, karena laporan saya ke serikat pekerja tidak ditindak-lanjuti. (Yudhi Antoro)

Ilustrasi. (gambar: beritasatu.com)

Ilustrasi. (gambar: beritasatu.com)

Jawaban:

Terima kasih telah menjadi pembaca buruh-online.com.

Atas pertanyaan Saudara, maka terlebih dahulu kami sampaikan dasar hukum kewajiban pengusaha membayar upah saat tidak dapat mempekerjakan pekerjanya yang telah bersedia bekerja.

Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), dinyatakan, “…… pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”.

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015), berbunyi, “Pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, karena kesalahan sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”.

Dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, tidak dikenal kebolehan atau larangan bagi pengusaha untuk merumahkan pekerjanya. Sehingga, pengusaha yang tidak mempekerjakan pekerjanya yang telah bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan kepadanya, bukan karena dalam proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja, maka pengusaha wajib membayar upah kepada pekerjanya seperti biasa.

Atas kelalaian tidak membayar upah, pengusaha dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, atau denda sekurang-kurangnya Rp.100 juta dan sebanyak-banyaknya Rp.400 juta, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 186 ayat (1) UU 13/2003.

Guna menegakkan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, UU 13/2003 dalam Pasal 176 hingga Pasal 182, mendelegasikan kewenangan penjaminan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan ke Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan. Tugas yang dimiliki oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, diantaranya adalah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan (penyelidikan) dan penyidikan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan, termasuk tidak dibayarnya upah pekerja akibat dari pengusaha yang tidak mempekerjakan pekerjanya yang telah bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan kepadanya, bukan karena dalam proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja.

Terhadap pertanyaan Saudara, bagaimana cara Saudara mengadukannya, maka Saudara dapat melaporkannya secara tertulis ke Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada tingkatan provinsi, disertai dengan bukti-bukti permulaan yang dimiliki. Saudara dapat meminta Pegawai Pengawas untuk melakukan pemeriksaan, penerbitan Nota Pemeriksaan, Nota Penetapan, hingga melakukan penyelidikan pro justitia.

Selain itu, Saudara juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Provinsi Saudara tinggal. Namun sebelumnya, Saudara harus menempuh perundingan bipartit (dengan pengusaha), yang apabila tidak mencapai kesepakatan dilanjutkan dengan mediasi (Dinas Tenaga Kerja setempat), sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Demikian tanggapan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Hits: 10

3 Comments

  1. henri agus pakpahan 29 Juni 2017

    Pagi dan idul fitri sy os pln sumut area binjai sejak thn 1993 yg bolak balik ganti nama penyalur tenaga os di pln di sumut area binjai dan saat ini kami di buat perkabupaten/kota dgn pln yg satu di indonesia ini tanpa bisa mengadu mau kemana pada pemerintahan yg sekarang. Jika melakukan unjuk rasa malah ter phk spt petugas cater di sumut ini dan pemerintah gk ada yg perduli dan uang phk tdk juga di byrkan tp kemana mau nuntut itu kita merasa gk tau spt kami yg dr 1993 namanya KOKARLIN, thn 2000 s/d 2015 jd pt sentra tahun 2016 dialihkan lg ke kso wahana maduma dgn sistim kerja yg aneh makin tdk ada takutnya pln kpd uu ketenagakerjaan dan sistim kerja yg byk kkn saat ini tp kemena mau ngomong dan melapor saat ini, kt berharap apa bisa pemerintahan yad bisa menjalanjan uu ketenaga kerjaan dan jika tdk dijalankan wakil kita di dpr bisa membantu kita nantinya? Bisa dibayangkan sejak thn 1993 bekerja di pln dan bukan tenaga kontrak seduai uu ketenagakerjaan tp gk juga diangkat bahkan ganti ganti nama aja sampai saat ini dan makin byk kkn nya menurut penglihatan sy, apakah sms sy ini bs sampai pd bpk jokowi dan dpr komisi IX, VI dan dpt mendengar kita hanya Tuhan yg tau saat ini. Karena sy gk berani ngomong karna sepertinya pemerintahan bpk jokowi tdk bs untuk membuat uu ketenagakerjaan berjalan sesuai yg pernah kita baca, masak bekerja di pln sumut area binjai tp hrs melalui perusahaan penyalur kerja di pln apa gk pernah terbesit oleh pemerintah yg sekarang ya, mungkin juga penyalur di pln ini ada org2 pln didalam tp negara sepertinya tdk mampu atau yg lainnya, mungkin ada keuntungan didalamnya maklum bumn byk uangnya trims kwn2 untuk masukan dan keluhan dr sy

    Balas
    1. adminbo 30 Juni 2017

      Terima kasih atas komentarnya.

      Terkait dengan kasus OS terhadap perusahaan BUMN/D memang sangat memperihatinkan.
      Silahkan dibuka link berikut: http://buruh-online.com/new/2017/06/3-tahun-rekomendasi-panja-outsourcing-pengamat-keangkuhan-perusahaan-negara.html

  2. Jono 22 September 2017

    Sudah zamannya, SPSI tidak bantu anggotanya. Sekarang cuma mikir perutnya sendiri.

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *