Type to search

Berita

Panggilan Bekerja Hanya Sekali, Pekerja Tidak Dapat Dianggap Mengundurkan Diri

Share

Pekerja yang tidak bekerja selama lima hari kerja atau lebih secara berturut-turut, hanya dapat diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan mengundurkan diri, setelah Pengusaha memanggil Pekerja tersebut untuk bekerja kembali sebanyak dua kali secara tertulis.

Ilustrasi.

Jakarta | Pemutusan hubungan kerja dengan alasan mengundurkan diri yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) Concordia terhadap Adelintje Roring, dinilai Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Manado tidak beralasan. Pasalnya, ketidakhadiran Adelintje untuk masuk bekerja sepeti biasa di bulan Agustus 2014, tidak disertai dengan pemanggilan untuk bekerja secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

Persyaratan untuk memanggil sebanyak dua kali kepada Pekerja yang tidak masuk bekerja selama lima hari kerja atau lebih, mutlak diwajibkan oleh Penjelasan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sehingga, apabila persyaratan tersebut tidak dilakukan, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pengusaha, tidak memenuhi syarat untuk dikualifikasikan sebagai pengunduran diri.

Terhadap tindakan LPK Concordia yang sudah mengakhiri hubungan kerja Adelintje secara sepihak, PHI Manado melalui Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd tanggal 26 April 2017, menjatuhkan kewajiban pemberian uang pesangon sebesar satu kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebesar Rp.43,6 juta. Putusan tersebut, dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Pengadilan dinilai MA telah benar dalam menetapkan besaran uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang harus diterima oleh Adelintje, karena tidak dapat dikualifikasi mengundurkan diri. “Bahwa Pekerja tidak dapat dikualifikasi mengundurkan diri sebagaimana Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena atas mangkirnya Pekerja setelah dirumahkan itu, Pengusaha baru memanggil satu kali yaitu pada 26 Agustus 2014, sehingga tidak memenuhi tata cara pemanggilan,” ujar Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Rabu (11/04/2018) lalu.

Akan tetapi, MA tidak sependapat dengan Putusan PHI, terkait kewajiban LPK Concordia membayar upah Adelintje sejak tidak masuk bekerja. Dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan MA No. 363 K/Pdt.Sus-PHI/2018, Sudrajad menilai, tindakan Adelintje yang tidak menyatakan kesiapannya untuk bekerja sesuai dengan anjuran kerja kembali dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja, tidak berhak atas upah.

“Setelah terbit Anjuran Mediator Disnaker, Penggugat tidak mengirimkan surat ataupun menyatakan sikap tentang kesiapannya untuk bekerja kembali dan pada kenyataanya Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan sehingga Penggugat tidak berhak atas upah proses,” tegas Dimyati. (Haf)

Hits: 0

1 Comment

  1. barkah 14 Agustus 2018

    Terima kasih narasi singkatnya, Kang Hafidz.
    Bermanfaat.

    Salam,
    Barkah

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up