Type to search

Berita

Peringatan Ketiga Dinyatakan Tidak Berlaku, MA Tetap Sahkan PHK

Share

Jenis-jenis pelanggaran terhadap peraturan yang diberlakukan oleh perusahaan, dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, apabila masa berlakunya telah lewat waktu.

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta (foto: news.detik.com)

Jakarta | Muhammad Sukri tetap dinyatakan putus hubungan kerjanya dengan PT. Intercity Kerlipan oleh Mahkamah Agung (MA), meskipun alasan yang dituduhkan kepada Sukri tidak memenuhi syarat untuk digolongkan sebagai pelanggaran. Hal tersebut disebabkan, peraturan perusahaan yang memuat jenis-jenis tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran, sudah habis masa berlakunya sejak Januari 2012 lalu.

Atas pertimbangan hukum tersebut, Surat Peringatan ketiga yang diberikan oleh PT. Intercity dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun pemutusan hubungan kerja yang hubungan kerja sepihak yang terjadi pada September 2016 lalu, dianggap sah. “Bahwa akibat dari pemutusan hubungan kerja dengan SP III yang tidak sah, maka sudah tepat putusan yang menyatakan PHK tanpa kesalahan pekerja,” ujar Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Selasa (15/5/2018).

Dalam Pasal 161 ayat (1) UU 13/2003, dinyatakan, Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

MA berpendapat, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Agustus 2017 lalu, yang menghukum Perusahaan untuk membayar uang pesangon sebesar Rp.141,5 juta, dianggap telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Pekerja berhak atas kompensasi PHK berupa dua kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta upah proses lima bulan,” tegas Sudrajad membacakan pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan Kasasi Nomor 410 K/Pdt.Sus-PHI/2018. (Hak)

Hits: 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up