Type to search

BERITA UTAMA

Ketika Nota Pengawas Disnaker Terkait Upah Dijadikan Alat Bukti PHK

Share

Terhadap pelanggaran pembayaran upah, upah lembur dan jaminan hari tua yang dilakukan oleh Pengusaha, maka terhadapnya dapat diterbitkan Nota oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai hasil pemeriksaan.

Ilustrasi.

Jakarta | PT. Wailan Pratama dianggap oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembayaran upah, upah lembur dan jaminan hari tua yang menjadi kewajibannya terhadap Welly Edward Lasut. Sehingga, Perusahaan diwajibkan untuk membayar selisih kekurangan pembayaran upah, upah lembur dan jaminan hari tua sebesar Rp.30,4 juta.

Akan tetapi, Welly justru menjadikan Nota Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pegawai Pengawas sebagai dasar untuk meminta pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Manado. Pekerja yang baru bekerja selama 4 tahun lebih itu, mendasarkan gugatannya pada Pasal 169 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Ia beralasan, Perusahaan tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepadanya, diantaranya membayar upah, upah lembur dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap alasan tersebut, PHI Manado melalui Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd tanggal 21 Maret 2017, menyatakan gugatan Welly tidak dapat diterima.

Tak puas dengan Putusan PHI, Welly mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Agung Muh. Yunus Wahab justru berpendapat sebaliknya dengan Putusan PHI. Yunus menyatakan, bahwa keberadaan Nota Pengawas telah membuktikan adanya tindakan PT. Wailan Pratama yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya kepada Pekerja Welly.

“Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar selisih upah dan upah lembur serta tidak bersedia melakukan kewajiban, maka Penggugat berhak mengajukan pemutusan hubungan kerja,” tegas Yunus, Kamis (31/5/2018) lalu. Sehingga dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut, MA menilai permohonan kasasi Welly yang meminta uang kompensasi pesangon sebesar Rp.26,2 juta, selisih upah dan upah proses sebesar Rp.41,9 juta, yang diregister dengan Perkara Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2018, beralasan untuk dikabulkan. (Hak)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *