Rabu, 23 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
113

Bupati Gowa: Ketika Buruh Bergaji Upah Minimum Biayai Orang Mampu

Ilustrasi. (foto: jurnalsocialsecurity.com)

Seharusnya premi kepesertaan jaminan sosial tidak disamakan, agar buruh yang berpenghasilan upah rendah tidak terkesan membiayai orang kaya.

Meskipun uji materi yang diajukan oleh Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2016 lalu, namun dirinya terus melakukan upaya-upaya pembenahan dalam sistem jaminan sosial di Kabupaten Gowa.

Ia mengapresiasi tujuan mulia dari penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional yang diundangkan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yakni konsep kegotongroyongan atas orang mampu membiayai orang miskin. Akan tetapi, menurutnya, konsep tersebut saat diimplementasikan justru menjadi sebaliknya, orang tidak mampu-lah yang membiayai orang kaya.

Harusnya, kata Adnan, jumlah premi yang diwajibkan kepada masyarakat di satu daerah harusnya tidak sama. Ia mencontohkan, misalnya di satu daerah upah minimum yang diterima buruh sebesar Rp3,5 juta perbulan, jika dikalikan dengan premi yang wajib dibayar adalah sebesar Rp80 ribu setiap bulannya dan apabila dihitung selama setahun sejumlah Rp960 ribu sudah bisa mendapatkan pelayanan kelas I.

Lanjutnya, besaran iuran yang dibayarkan oleh orang mampu-pun sama dengan buruh yang berpenghasilan pas-pasan. “Karena itu, harusnya ada perbaikan sistem, jangan mengeluarkan aturan dan kebijakan secara langsung, harus lihat dulu persoalan yang ada di lapangan, baru dikeluarkan kebijakan dan aturan tersebut,” ungkapnya, Selasa (8/1) kemarin.

Adnan juga menghimbau pemerintah pusat, mendorong premi jaminan sosial berbeda untuk tiap daerah yang variabelnya bisa dihitung berdasarkan pendapatan asli daerah, jumlah penduduk, angka kesakitan, mapun infrastruktur kesehatan. Dan yang terpenting BPJS juga harus berbenah diri meningkatkan pelayanannya.

“Masyarakat tidak pernah mau mengetahui mana program pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Ketika mereka tidak mendapatkan pelayanan maksimal, yang mendapatkan komplain, bukan pemerintah tingkat provinsi dan pusat, pasti pihak kami,” tutur bupati termuda itu. (Yul)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of