Type to search

OPINI

Ditengah Jargon Gerakan Buruh dan Upaya Pemerintah ‘Menyatukan’ Serikat Pekerja

Share

Menjadi hak konstitusional bagi setiap orang untuk secara bebas dapat berserikat dan berkumpul, namun efektifkah gerakan serikat pekerja diantara jumlahnya yang tidak sedikit? Dari 40 juta lebih pekerja yang bekerja dalam sektor formal, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (2017) hanya sekitar 2,7 juta orang yang terdaftar sebagai anggota serikat pekerja. Meski pekerja yang berserikat lebih sedikit, namun jumlah serikat pekerja dapat dikatakan lebih banyak.

Ada delapan konfederasi serikat pekerja dan seratusan federasi yang tercatat di Kemnaker. Tidak sedikitnya organisasi buruh tersebut, akan menyebabkan perbedaan konsep dan operasional perjuangan serikat pekerja dalam upayanya menyejahterakan pekerja beserta keluarganya. Padahal, persoalan upah, jaminan sosial, dan rentannya konflik dengan pemberi kerja, selalu muncul setiap hari.

Mudahnya pembentukan dan terjebaknya para elite serikat pekerja dalam konflik kepentingan, memicu munculnya serikat-serikat buruh baru. Hal ini tentu akan mengubah pola perjuangan organisasi baru tersebut. Untuk itulah, campur tangan Pemerintah dalam memberikan ruang yang memungkinkan persatuan serikat-serikat pekerja, dibutuhkan. Penyederhanaan organisasi buruh secara alamiah, memerlukan kanal-kanal yang harus dibangun oleh Pemerintah, diantaranya adalah memfasilitasi terbentuknya forum-forum serikat pekerja.

Melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2016, tiap-tiap kawasan ekonomi khusus dapat membentuk forum serikat pekerja yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antar serikat dalam satu perusahaan, maupun antar perusahaan. Forum tersebut difungsikan sebagai wadah menyatukan aspirasi, tempat diskusi perkembangan ketenagakerjaan terkini, dan sebagai pendeteksi dini potensi masalah-masalah hubungan industrial di perusahaan.

Meskipun efektivitas forum, terpulang kepada serikat pekerja yang ada didalamnya, tetapi upaya untuk mewujudkan persatuan organisasi buruh dapat menjadi harapan awal bagi terciptanya konsep dan operasional penyejahteraan pekerja beserta keluarganya. Sebab, jangan sampai jargon-jargon yang kerap diteriakan para buruh, ‘Buruh Bersatu, Tak Bisa Dikalahkan’, tanpa upaya persatuan.

Tak dapat dipungkiri, jika ada tujuan lain dari Pemerintah dibalik keberadaan Permenaker 8/2016 itu. Serta tidak mungkin juga dapat disembunyikan, adanya kebuntuan gerakan buruh tanpa persatuan serikat pekerja, ditengah sedikitnya jumlah buruh yang menjadi anggota organisasi kaum marginal tersebut. Disadari atau tidak, turut sertanya elite buruh dalam arena politik praktis, belum tentu akan berdampak signifikan terhadap peningkatan hidup dan kehidupan buruh. Karenanya, mempersatukan para buruh dalam satu gerakan adalah kunci penyeimbang dari posisi tawar dengan pengusaha maupun pemerintah.

Oleh: Muhammad Hafidz (Peneliti Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi Indonesia)

1 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *