Type to search

SEPUTAR BURUH

Kemnaker Optimis Indonesia Menuju Tujuh Besar Kekuatan Ekonomi Dunia

Share

Walau akan ada 37% jenis pekerjaan yang akan hilang akibat tantangan digitalisasi dan automatisasi, namun Kementerian Ketenagakerjaan yakin akan muncul ribuan lapangan kerja baru.

Perkembangan industri saat ini telah memasuki era industri digital, yang ditandai dengan implementasi teknologi automatisasi dan mesin yang terintregrasi dengan jaringan internet. Tentu keadaan tersebut, akan sangat berpengaruh pada peran manusia yang akan digantikan dengan mesin, integrasi ekonomi lintas batas negara, dan kekhususan dalam merumuskan bidang pengupahan yang berbasis produktifitas serta daya saing.

Dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan automatisasi, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (Dirjen PHI & Jamsos) Haiyani Rumondang, dalam pemaparannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Ketenagakerjaan yang dibuka sejak Selasa (8/1) kemarin di Hotel Bidakara, Jakarta akan melakukan perumusan kebijakan inovatif dengan pemanfaatan teknologi digital, integrasi kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia, dan tata ulang aspek dalam hubungan kerja.

Kebijakan pengupahan yang berkeadilan dianggap perlu untuk disusun dalam menghadapi era ekonomi digital, yakni perlunya regulasi pengupahan yang sederhana, adil, dan produktif. Penetapan upah di dasarkan pada kebutuhan hidup layak pekerja dengan memaksimalkan negosiasi upah di perusahaan masing-masing.

“Untuk mewujudkannya, dibutuhkan peningkatan kapasitas dewan pengupahan dan pegawai mediator hubungan industrial,” tegas Haiyani. Dengan demikian, lanjutnya, upaya-upaya yang akan dan telah dilakukan, membuat ia optimis dalam era industri digital sekarang ini, akan menghantarkan Indonesia menuju tujuh besar kekuatan ekonomi dunia.

Dirjen PHI juga memaparkan penilaiannya terhadap sarana hubungan industrial di tahun 2018, yang cukup meningkat. Sarana dimaksud adalah peningkatan jumlah lembaga kerja sama bipartit, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Pada tahun 2018, pengesahan peraturan perusahaan meningkat dari 64.151 di tahun 2017 menjadi 68.121. Begitu pula dengan pendaftaran perjanjian kerja bersama di tahun 2017 hanya 13.829 menjadi 14.418 di tahun 2018. (Yul)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *