Type to search

Buruh Migran

Pemerintah Dianggap Terapkan Monopoli Penempatan Buruh Migran

Share

Sistem penempatan satu kanal sebagai pedoman pelaksanaan penempatan dan perlindungan buruh migran di Kerajaan Arab Saudi, dinilai sebagai mekanisme monopoli.

Terbitnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018, melahirkan penolakan dari aktifis Serikat Buruh Migran Indoensia (SBMI). Dikatakan Ketua Umum SBMI Hariyanto, keputusan tersebut merupakan monopoli terselubung penempatan pekerja migran  ke Arab Saudi.

Menurutnya, dengan memberikan hak kepada satu asosiasi untuk melakukan seleksi perusahaan pengerah pekerja migran, maka akan membuka ruang munculnya kolusi dan nepotisme yang berujung pada perlindungan pekerja migran itu sendiri.

Ia menilai, aspek transparansi dan akuntabilitas akan menjadi hilang, akibat dari pemberian hak untuk menerbitkan akreditasi hanya dilakukan oleh satu asosiasi saja. Pengaturan tersebut, lanjut Hariyanto, diatur dalam Pasal 1 huruf k Kepmenaker 291/2018, yang menyatakan bahwa perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia harus memiliki surat atau bukti keanggotaan dalam asosiasi yang ditunjuk sebagai perwakilan dari Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin).

Hariyanto mempertanyakan eksistensi Kadin sebagai lembaga pemerintah atau bukan, sehingga diberikan hak untuk membentuk asosiasi yang dipercaya untuk mewakili pemerintah. “Negara telah memberikan kewenangan yang teramat besar kepada Kadin dalam membentuk asosiasi yang berperan menentukan perusahaan yang dapat menempatkan pekerja migran di Arab Saudi”, ujar Hariyanto, seperti dilansir dari laman liputanbmi.com, Minggu (6/1) kemarin. (Haf)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *