Type to search

SEPUTAR BURUH

Wakil Ketua DPR Sarankan BPJS Ketenagakerjaan Bantu BPJS Kesehatan

Share

Kerap mengalami defisit anggaran yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fahri Hamzah menyarankan agar BPJS Ketenagakerjaan turut membantu.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai, surplus (penerimaan) BPJS Ketenagakerjaan bisa membantu defisit (kekurangan) keuangan yang dialami oleh BPJS Kesehatan. “BPJS Ketenagakerjaan ini surplus sementara BPJS Kesehatan kan defisit. Harusnya sama-sama BPJS dia bisa bikin holding, dia bantunya itu BPJS Kesehatan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (7/1).

Padahal, sejak September 2018 lalu, Pemerintah telah mengucurkan dana bantuan tahap pertama untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp4,9 triliun. Kemudian karena BPJS Kesehatan terus menerus mengalami defisit akibat besarnya pengguna program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), akhirnya Pemerintah kembali memberikan dana bantuan tahap kedua sebesar Rp5,2 triliun pada 5 Desember 2018.

Sebelumnya, terhitung mulai 1 Januari 2019, BPJS Kesehatan menghentikan kerja samanya dengan beberapa rumah sakit. Hal tersebut terjadi, bukan karena terjadinya defisit anggaran kesehatan sebesar Rp16,5 triliun pada tahun 2018. Melainkan adanya pengaturan baru mengenai sertifikat akreditas yang wajib dimiliki setiap rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Demikian dikatakan Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf, Senin (7/1) dalam keterangan tertulisnya. Aturan sertifikat akreditas dimaksud, lanjut Iqbal, merupakan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. “Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib, diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut,” terang Iqbal.

Iqbal juga menjelaskan, kebutuhan terhadap akreditasi, agar sumber daya manusia atau tenaga medis yang akan memberikan pelayanan kepada Peserta BPJS Kesehatan memang kompeten, termasuk pula kelengkapan sarana dan prasarana, serta komitmen pelayanan. (Haf)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *