Sabtu, 19 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
79

Bipartit & Mediasi Hanya Tiga Bulan, Pekerja Ajukan Gugatan PHK

Untuk dapat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pekerja atau Pengusaha wajib terlebih dahulu melakukan penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi.

Hanya berselang tiga bulan setelah diputuskan hubungan kerja pada Desember 2018 lalu, akhirnya Wenny Fransisca Ticoalu resmi menggugat PT. Ferindo Jaya Abadi. Ia mendaftarkan gugatan pada tanggal 4 April 2019, dengan register perkara di Kepaniteraan PHI Jakarta Pusat Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst.

Dalam tuntutannya, Wenny yang mengaku baru bekerja selama 1 tahun 4 bulan itu, menuntut pembayaran uang pesangon sejumlah Rp46 juta. Dirnya mendasarkan pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang mengatur kewajiban pembayaran pesangon terhadap Pengusaha yang memutuskan hubungan kerja dengan Pekerjanya, karena alasan Perusahaan tutup bukan karena menderita kerugian.

Sebelumnya, Wenny telah berusaha untuk melakukan penyelesaian melalui tingkatan musyawarah dengan Pengusaha, namun tidak mencapai kata mufakat. Dan kemudian, ia meminta Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Barat untuk mengadakan sidang mediasi. Akan tetapi juga tidak menghasilkan kesepakatan.

Menurut Wenny, lamanya waktu dari musyawarah hingga mediasi hanya dalam tenggang tiga bulan. Jangka waktu tersebut, dapat dikatakan tidak umum dan dialami oleh semua Pekerja yang memiliki perselisihan hubungan industrial dengan pengusaha. Meskipun undang-undang telah menetapkan lamanya musyawarah adalah 30 hari kerja. Begitupun proses mediasi, paling lama 10 hari kerja sejak sidang pertama maka Pegawai Mediator pada Sudinnaker wajib menerbitkan anjuran, yang digunakan sebagai syarat menggugat di PHI.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, menyatakan, “Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan”. Sedangkan Pasal 15 mengatur “Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4),”.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of