Rabu, 24 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
6

Bolehkah Mata Uang Dollar Jadi Gugatan Uang Pesangon?

Ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan tidak mengatur kebolehan penggunaan mata uang selain Rupiah, sebagai alat pembayaran uang pesangon.

Kamis (23/05/2019) kemarin, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan dengan agenda pembacaan replik dalam perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Garry Martin Rattray dan Kelvin Paul Robinson yang bermasa kerja 8-9 tahun, melawan PT. Kellog Brown and Root Indonesia.

Keduanya tidak terima dengan keputusan Perusahaan yang memberhentikannya secara sepihak sejak awal 2018. Setelah melalui proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja, akhirnya pada 24 Oktober tahun lalu, keduanya mendaftarkan gugatan ke PHI Jakarta Pusat yang diberi Nomor Perkara 263/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst.

Dalam gugatannya, Garry dan Kelvin melalui kuasa hukumnya, Norlen Pasaribu menuntut pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar US$ 1 juta lebih. Selain itu, keduanya juga menuntut pembayaran uang paksa sebesar Rp5 juta, apabila Perusahaan lalai dalam menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikemudian hari.

Tuntutan uang pesangon dalam bentuk mata uang dollar selain rupiah, memang tidak biasa. Dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dinyatakan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sebagai Pekerja yang berstatus sebagai warga negara asing yang dipekerjakan di Indonesia, Garry dan Kelvin dalam perikatannya bekerja di PT. Kellog, telah disepakati pembayaran upahnya dengan mata uang dollar. Hal tersebut tidaklah dapat dianggap tidak sesuai dengan undang-undang. Sebab bentuk uang sebagai imbalan kerja keduanya telah disepakati dalam perjanjian kerja.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of