Kamis, 12 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
286

Ingin Berlakukan Tiga Sektor Upah Sekaligus, Perusahaan Gugat Serikat Pekerja

Jakarta, BuruhOnline.com – PT. Nobi Putra Perkasa meminta Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk menetapkan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur tidak sah. Sebab menurut PT. Nobi, Perusahaannya tidak hanya termasuk dalam sektor industri listrik, tetapi ada sektor lainnya juga.

Dalam perkara yang teregister dengan Nomor 227/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst itu, Serikat Pekerja yang tercatat di PT. Nobi didudukkan sebagai Tergugat. Diwakili kuasa hukumnya, Arifin mengatakan, dengan telah ditetapkannya PT. Nobi dalam sektor listrik, maka Perusahaan tersebut harus memberikan upah minimum sektoral yang besarannya Rp5 juta perbulan.

“Disnaker telah memerintahkan kepada PT. Nobi Putra Perkasa, agar melaksanakan upah minimum sektoral provinsi sesuai dengan sektor listrik sebesar lima juta empat puluh empat tiga rupiah,” ujar Arifin, Kamis (15/8/2019) usai menghadiri persidangan yang dipimpin oleh Hakim Taryan Setiawan itu.

Arifin menuturkan, sejak Gubernur DKI Jakarta menetapkan besaran upah minimum sektoral yang berlaku untuk tahun 2019, PT. Nobi tidak bersedia menjalankannya. “Perusahaan PT. Nobi Putra Perkasa tidak menghendaki atau tidak melaksanakan ketentuan gubernur,” terangnya. Padahal, lanjut Arifin, Perusahaan selama empat tahun terakhir membayar upah pekerjanya sesuai dengan besaran upah sektor listrik.

Akan tetapi, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018, PT. Nobi Putra Perkasa hendak menerapkan upah sektoral tidak hanya didasarkan pada satu sektor tertentu, tetapi juga sesuai dengan sektor yang dimiliki dan ditetapkan dalam ijin usaha Perusahaan. “Pada tahun 2018, keluar Permenaker Nomor 15, yang memperbolehkan dalam satu Perusahaan itu, untuk menerapkan lebih dari satu upah sektor,” kata Arifin.

Menurutnya, jika tuntutan Perusahaan yang menginginkan pemberlakuan tiga upah sektoral dikabulkan, maka dapat mengakibatkan adanya tindakan diskriminasi dan merugikan Pekerja di PT. Nobi. Sebab, walau mereka bekerja dalam satu Perusahaan, tetapi dapat menerima besaran upah yang berbeda-beda. “Yang jelas, kalau ini terjadi dalam satu perusahaan ada tiga upah sektoral, sangat merugikan dan menjadi preseden buruk bagi pekerja pada perusahaan-perusahaan yang lain,” tambah salah satu kuasa hukum Serikat Pekerja, Jenal Arifin.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of