Sabtu, 19 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
170

Jika Dikabul Pengadilan, Buruh PT. Nobi Akan Alami Diskriminasi

Jakarta, BuruhOnline.com – Sidang lanjutan dalam gugatan perselisihan hubungan industrial, antara PT. Nobi Putra Perkasa melawan Serikat Pekerja LEM SPSI, yang beragendakan penyerahan bukti surat dari kedua belah pihak, kembali digelar oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum serikat pekerja, Zaenal Arifin telah menyampaikan beberapa bukti surat ke hadapan Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Taryan Setiyawan. Diantara bukti yang disampaikan, yakni anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur, yang menganjurkan agar Perusahaan membayar upah minimum sektor listrik paling sedikit sebesar Rp5 juta perbulan.

Selain itu, lanjut Zaenal, pihaknya juga telah membuktikan ijin usaha yang dimiliki PT. Nobi hanyalah satu sektor, yaitu sektor listrik. “Berdasarkan surat ijin usaha dari Perusahaan sendiri, memang adanya di sektor elektro (listrik),” ujar Zaenal, Kamis (5/9/2019). Lagipula, pelaksanaan upah minimum sektor listrik, telah diterapkan sejak tahun 2015, tuturnya.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, PT. Nobi Putra Perkasa hendak menerapkan upah sektoral tidak hanya didasarkan pada satu sektor tertentu, tetapi juga sesuai dengan sektor yang dimiliki dan ditetapkan dalam ijin usaha Perusahaan, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018.

Jika tuntutan Perusahaan yang menginginkan pemberlakuan tiga upah sektoral dikabulkan, maka dapat mengakibatkan adanya tindakan diskriminasi dan merugikan Pekerja di PT. Nobi. Sebab, walau mereka bekerja dalam satu Perusahaan, tetapi dapat menerima besaran upah minimum yang berbeda-beda.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of