Minggu, 8 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
273

Komatsu Tak Lagi Bayar Upah Skorsing, Kuasa Pekerja Ajukan Nota Protes

Jakarta, BuruhOnline.com – Dituding telah melakukan serangkaian pelanggaran ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, Makki Yuliawan selaku kuasa hukum Endra Pradata mengajukan nota protes terhadap PT. Komatsu Indonesia melalui Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Diantara pelanggaran yang telah dilakukan oleh Perusahaan, yakni berupa penghentian pembayaran upah selama skorsing.

Komatsu menganggap pihaknya tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar upah skorsing kepada Endra Pradata, terhitung sejak didaftarkannya gugatan di PHI Jakarta Pusat. Demikian disampaikan oleh Makki, Rabu (6/11/2019) usai menghadiri persidangan yang beragendakan pemeriksaan bukti surat tersebut. Menurutnya, Perusahaan tetap diharuskan membayar upah skorsing sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Gaji pokoknya sebelum enam bulan, (baru) tiga bulan (tidak dibayar), dengan alasan sudah dimasukkan gugatan ke pengadilan,” ujar Makki. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Komatsu yang merupakan perusahaan asing, yang sudah tidak memiliki iktikad baik dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dinyatakan, selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Pengusaha dapat melakukan penyimpangan berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Makki juga menambahkan, pihaknya telah mengajukan keberatan atas gugatan yang diajukan oleh Komatsu. Lantaran alasan Komatsu mengajukan gugatan adalah adanya dugaan pidana yang dilakukan Endra, maka seharusnya diuji terlebih dahulu kebenarannya melalui pengadilan pidana. Seperti telah diberitakan sebelumnya, Endra yang bekerja sebagai staff junior accounting dituduh menjadi penyebab tidak terpenuhinya pembayaran tagihan pihak ketiga. Dalam jawaban gugatan, Endra meminta agar Majelis Hakim menolak gugatan Perusahaan dan mempekerjakan kembali dirinya, dengan disertai pemulihan hak-haknya sebagai Pekerja.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of