Rabu, 29 Januari 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
365

Sudah di-PKPU, PHI Nyatakan Tidak Berwenang Adili Gugatan Pesangon

Surabaya, BuruhOnline.com – Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam amar putusan sela yang dibacakan pada Senin (9/12/2019), menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang diajukan oleh Hasan Basri dan kawan-kawan (11 orang) melawan PT. Millenia Furniture Industries.

Lantaran Perusahaan yang pernah dilanda kebakaran pada 20 Agustus 2017 lalu itu, telah dinyatakandalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, setelah gagal mencapai perdamaian (homologasi) dengan para krediturnya. “Menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya  tidak  berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo,” ujar Hakim Jan Manoppo selaku Ketua Majelis Hakim PHI Surabaya.

Dalam surat gugatannya yang didaftarkan pada PHI Surabaya pada 25 September 2019 lalu itu, Hasan Basri dan kawan-kawan melalui Nurudin Hidayat selaku kuasa hukumnya, menggugat pabrik mebel itu dengan tuntutan pembayaran uang pesangon sebesar Rp1,1 miliar. Mereka juga meminta Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas tanah serta bangunan milik PT. Millenia Furniture Industries yang terletak di Jl. Raya Wonorejo, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Pasuruan. 

Nurudin mengatakan, setelah Perusahaan memutuskan hubungan kerja Hasan dan kawan-kawan, Dinas Tenaga Kerja mengeluarkan anjuran yang menyarankan agar PT. Millenia Furniture Industries membayarkan pesangon para Pekerjanya. “Terjadi PHK, teman-teman belum dikasih pesangon. Dan kita mengajukan gugatan ke PHI,” katanya.

Ia juga menjelaskan, bahwa pihaknya sudah pernah mengajukan diri menjadi kreditur dalam PKPU yang dialami oleh PT. Millenia Furniture Industries, namun ditolak. Tetapi dengan adanya putusan sela tersebut, ia mengaku akan kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. “Dengan adanya putusan sela, yang mengatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka kita berencana mengajukan gugatan lain-lain,” tandas Nurudin.

Sebelumnya, PT. Millenia Furniture Industries diajukan PKPU oleh Joni Oktijono dan Airlangga Dwi Nugraha pada 15 Januari 2019 lalu. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Niaga menunjuk Agung Satryo Wibowo sebagai Pengurus. Proses PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restukturisasi utang yang dimilikinya. Apabila proses PKPU tidak disepakati bersama kreditur, maka debitur dapat langsung dinyatakan pailit.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of