Rabu, 29 Januari 2020 | Saatnya Buruh Cerdas

Pemutusan kontrak kerja dan denda penalti

Konsultasi KetenagakerjaanKatagori: QuestionsPemutusan kontrak kerja dan denda penalti
keizo asked 2 bulan ago

Istri saya bekerja di salah satu sekolah di Indonesia. Dikarenakan istri saya hamil dan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk bekerja, maka di bulan oktober yang lalu, istri saya mengajukan pengunduran diri ke sekolah tempat dia mengajar. Menurut saya, pihak sekolah tidak ada rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan yang dimana tidak membicarakan secara baik-baik namun hanya mengancam dan mengancam dengan denda penalty.
Adapun dari Pihak HRD sekolah mengancam  denda penalty sebesar 3 bulan gaji jika berhenti pada saat itu juga. Namun, pihak HRD meminta istri saya bekerja sampai bulan Desember 2019 agar denda penalty pemutusan kontrak dapat ditiadakan. Demi penghapusan denda penalty pemutusan kontrak kerja tersebut, istri saya kooperatif mengikuti permintaan dari pihak HRD sekolah.
Di akhir bulan November ini, pihak HRD sekolah memanggil istri saya kembali dan mengancam untuk denda penalty sebesar 6 bulan gaji (sesuai dengan sisa kontrak) atas pemutusan kontrak kerja dan menahan gaji bulan November istri saya.
Dikarenakan kecewa dan merasa telah dibohongi, istri saya memberitahukan ke pihak HRD dan atasan sekolahnya secara tertulis bahwa tidak akan masuk sekolah lagi dengan alasan bahwa pihak HRD tidak menepati janji dan telah membohongi nya . Namun, dari pihak sekolah tidak menanggapinya.
Pertanyaan saya:

  1. Kontrak kerja (PKWT) status kepegawaian: masa percobaan Dengan masa kontrak kerja dari 24 juni 2019 sd 26 Juni 2020. Menurut pasal 58 uu no.13/2003 yang dimaksud batal secara hukum itu perjanjian kontrak PKWT atau masa percobaannya?
  2. Apakah denda penalty pemutusan kontrak wajib dibayar walaupun alasan pengunduran diri dikarenakan kesehatan? Apabila wajib, jika yang bersangkutan meninggal, apakah denda penalty akan dibebankan keluargakah?
  3. Dari pihak sekolah sendiri tidak mentaati perjanjian kontrak yang dibuat, yang dimana dari surat konfirmasi penerimaan tertera bahwa tanggungan BPJS oleh pihak sekolah, namun kenyataannya pihak sekolah tidak membayar kewajiban BPJS. Apakah dari surat penerimaan konfirmasi kerja tersebut dapat diproses secara hukum pidana yang dimana dari pihak sekolah telah melakukan penipuan

Mohon pencerahannya…

1 Answers
adminbo Staff answered 2 bulan ago

Keizo, Pembaca BuruhOnline yang baik
Pemotongan upah untuk membayar ganti rugi memang dibolehkan oleh Pasal 57 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, tetapi hanya dapat dilakukan apabila kesepakatan besaran ganti rugi dan cara pembayarannya disepakati dalam perjanjian kerja sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Apabila tidak diatur, maka kami Pekerja tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi, kecuali ditentukan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan terhadap kewajiban Pengusaha atas kepesertaan jaminan sosial, dapat diancam dengan sanksi pidana.
Demikian, semoga bermanfaat.